Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan kebijakan in dilakukan semata-mata demi menurunkan angka kasus COVID-19
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 23 Desember 2020 - 20:29 WIB
WowKeren - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan penumpang transportasi umum untuk melakukan rapid test antigen. Namun kebijakan ini masih belum menyentuh pengguna kendaraan pribadi.
Meski demikian, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mewanti-wanti masyarakat agar bersiap-siap. Pasalnya, pengguna kendaraan pribadi bisa jadi akan terkena pemeriksaan random di ruas jalan tol. Disampaikan oleh Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru, kebijakan in dilakukan semata-mata demi menurunkan angka kasus COVID-19.
"Kami berharap dukungan pengguna jalan tol, jika sewaktu-waktu ada pelaksanaan random check yang dilakukan instansi berwenang seperti Kepolisian, Ditjen Hubdar, Dinas Kesehatan, Satgas COVID-19 Daerah, dan instansi terkait lainnya," kata Heru, Rabu (23/12). "Hal ini adalah demi kenyamanan dan kesehatan kita semua, serta menekan penyebaran COVID-19."
Untuk mendukung kebijakan ini, Jasa Marga berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, mengenai mekanisme pelaksanaannya. Tes ini akan dilakukan di sejumlah titik rest area.
Sementara itu, rencana tes random ini sudah berembus sejak lama. Dilansir CNBC Indonesia, dalam dokumen Jasa Marga yang masih bersifat usulan, terungkap rencana untuk membatasi pergerakan orang yang bepergian. Adapun lokasi yang berpotensi menjadi tempat tes random ini adalah gerbang tol dan rest area.
"Dilakukan screening Rapid Test antigen pada pengguna jalan tol secara random di Gerbang Tol," tulis dokumen itu. "Dan Dilakukan screening rapid tst antigen pada pengunjung TIP secara random (khusus Pengunjung Pujasera)."
Perlu dicatat jika tes random ini hanya akan dilakukan pada pengguna jalan yang belum melakukan PCR atau rapid test antigen. Petugas yang melakukan pengecekan nantinya berasal dari tim Satgas COVID-19, petugas kesehatan, polisi, dan Dinas Perhubungan.
(wk/zodi)
