Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai keputusan Presiden Jokowi me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju belum berdampak positif dan memberi optimisme bagi buruh.
- Nidya Putri
- Rabu, 30 Desember 2020 - 13:34 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju beberapa waktu lalu. Keputusan Jokowi tersebut mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak.
Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai jika keputusan tersebut belum berdampak positif dan memberi optimisme bagi buruh. Pasalnya, reshuffle tidak menjawab tiga tantangan utama yang dihadapi buruh.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan tiga tantangan yang selama ini dihadapi oleh para buruh adalah pandemi COVID-19, banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. "Bagi kami reshuffle kabinet yang lalu tidak memberikan dampak positif apapun, tidak memberikan inspirasi apapun, dan tidak memberikan rasa optimisme," ujar Said, Rabu (30/12).
Iqbal menyayangkan Presiden Jokowi yang tidak me-reshuffle Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Menurutnya, program-program yang ditujukan untuk menyejahterakan buruh ternyata tidak berdampak signifikan.
ecara keseluruhan, setahun kinerja menteri asal PKB itu dianggap jeblok. "Menaker yang menurut KSPI sangat jeblok, yang tidak memahami dunia tenaga kerja harusnya di-reshuffle tapi sayangnya tidak. Ini tanpa kepentingan apapun dari KSPI, hanya melihat kinerja Menaker," tegasnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan tidak berharap banyak bahwa reshuffle akan membawa perubahan dan kesejahteraan bagi buruh dan perekonomian Indonesia. Apalagi selama pandemi COVID-19, Ida dinilainya tidak tidak bisa mensejahterakan dan melindungi buruh.
Selain itu, Iqbal juga menyebut selama kepemimpinan Ida tak ada arah yang jelas kepada buruh. Ia pun tak puas dengan kinerja Menaker yang tak paham dengan dunia ketenagakerjaan, sehingga banyak buruh kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19.
Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi melakukan penyegaran di sejumlah kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Agama.
(wk/nidy)
