Mensos Tri Rismaharini melaporkan realisasi anggaran bansos perlindungan sosial untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 123,51 triliun dan tak mencapai 100% dalam Raker bersama Komisi VIII DPR, Rabu (13/1).
- Nidya Putri
- Kamis, 14 Januari 2021 - 09:43 WIB
WowKeren - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melaporkan realisasi anggaran bansos perlindungan sosial untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 123,51 triliun. Jumlah tersebut sekitar 97,09% dari total pagu bansos 2020 yang sebesar Rp 127,20 triliun.
Apabila dirincikan, realisasi bansos sembako Jabodetabek mencapai 99,91%, bantuan bansos tunai (BST) sebesar 98%, bansos tunai bagi KPM sembako non PKH sebesar 99,99%, program keluarga harapan (PKH) 99,92%, bansos beras sebesar 100% dan program sembako (BPNT) sebesar 92,92%.
Risma pun menjelaskan beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bansos PEN yang menyebabkan penyalurannya tak mencapat 100%. Salah satu kendala yang dihadapi ia data yang tidak lengkap dan tidak terkoneksi dengan NIK.
"Data yang tidak lengkap menyebabkan gagal setting wallet dan Himbara tidak berhasil menyalurkan bantuan tersebut," ujar Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (13/1). Kemudian, kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah penyaluran sehingga memakan waktu yang lama dan melebihi masa penyaluran.
Seperti yang terjadi di Jabodetabek, pelaksanaan bansos sembako terhambat karena transporter yang sudah mendapatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak melaksanakan paket tersebut, sehingga satker tidak bisa membayarkan. Lalu, kendala pelaksanaan bansos beras bagi KPM PKH adalah kondisi geografis dan cuaca ekstrem di beberapa daerah, penundaan penyaluran karena zona merah Covid-19, fumigasi, kelangkaan solar, juga kurangnya tenaga angkut muat dan bongkar dan tidak tersedianya anggaran kemasan, pengemasan dan pengiriman sampai KPM.
Sedangkan kendala pelaksanaan bansos PKH karena adanya KPM tidak eligible. "Karena itu yang kita lakukan di 2021 adalah bagaimana kami memperbaiki data," katanya.
Pada kesempatan itu juga, Risma turut melaporkan realisasi anggaran Kementerian Sosial di 2020 mencapai Rp 130,30 triliun atau sekitar 97,11% dari pagu anggaran. "Pagu anggaran kami adalah Rp 134,17 triliun, dan realisasinya adalah 130,30 triliun atau setara dengan 97,11%," tuturnya.
Risma merinci realisasi anggaran per jenis belanja. Untuk belanja pegawai, realisasi anggaran sebesar Rp 445,43 miliar atau 88,53%, realisasi belanja barang sebesar Rp 5,21 triliun atau 97,99%, lalu belanja modal sebesar Rp 244,74 miliar atau 98,46%, sementara belanja bansos sebesar 97,11%.
(wk/nidy)
