Walhi Kecewa Berat Jokowi Sebut Banjir Kalsel Karena Hujan: Mending Tak Usah Kesini
Instagram/kemensetneg.ri
Nasional

Kedatangan Presiden Jokowi ke Kalimantan Selatan memicu kritik dari Walhi. Hal ini disebabkan pernyataan Jokowi yang justru menyalahkan curah hujan sebagai penyebab banjir.

WowKeren - Presiden Joko Widodo mendatangi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk meninjau langsung penanganan bencana banjir. Namun, kedatangan Jokowi tersebut menyisakan satu polemik yang telah disorot tajam oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Walhi kecewa dengan pernyataan Jokowi yang menyebut bencana banjir di Kalsel disebabkan karena curah hujan tinggi. Padahal, Walhi meyakini akar masalah bencana banjir yang merendam 7 kabupaten/kota di Kalsel itu terjadi karena masifnya deforestasi yang dilakukan para korporasi.

Karena itu, Walhi menantikan kedatangan Jokowi ke Kalsel agar berani berhadapan dengan perusahaan-perusahaan tambang, sawit, dll. Namun, Jokowi justru sama sekali tidak menyinggung permasalahan tersebut.

”Seharusnya Jokowi hadir dan kuat. Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH,” kata Koordinator Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono seperti dilansir dari CNNIndonesia, Minggu (18/1). “Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil.”

Kisworo pun menyayangkan pernyataan mantan gubernur DKI Jakarta itu yang hanya menyalahkan cuaca sebagai penyebab utama banjir “Kalau hanya menyalahkan hujan mending enggak usah ke sini,” ujar Kisworo.


Menurutnya, banjir yang terjadi di Kalsel merupakan bencana ekologis dari banyaknya izin usaha di wilayah itu. Hal ini terlihat dari data yang telah dikumpulkan Walhi selama ini.

Berdasarkan data Walhi, 50 persen dari luas Kalimantan Selatan yang mencapai 3,7 juta hektare sudah dibebani oleh izin tambang. Tak hanya itu, 33 persen oleh izin perkebunan sawit dan 17 persen untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Tanaman Industri (HTI).

Data itu juga didukung oleh Forest Watch Indonesia (FWI). Melalui laporan "Angka Deforestasi Sebagai Alarm Memburuknya Hutan Indonesia", FWI mencatat 12,8 juta hektare hutan di Kalimantan dibebani izin usaha.

Angka itu terdiri dari 5,2 juta hektare untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), 756 ribu untuk Hak Tanaman Industri (HTI), 642 ribu untuk perkebunan kelapa sawit dan 1,5 juta untuk tambang. Lalu 4,6 juta lahan yang masih tumpang tindih antara izin untuk HPH, HTI, perkebunan kepala sawit dan tambang. Data ini belum termasuk area yang dikuasi oleh perhutani.

Kondisi itu membuat Walhi terus mendesak pemerintah untuk segera mengaudit perizinan usaha industri ekstraktif di wilayah tersebut dan menghentikan izin baru. Walhi juga meminta penegakan hukum dilakukan dengan tegas jika perusahaan-perusahaan tersebut diketahui melakukan perusakan lingkungan.

(wk/lian)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait