Kemenlu ikut buka suara menanggapi kudeta militer yang sedang terjadi di Myanmar. Diketahui pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint ditangkap oleh militer.
- Elvariza Opita
- Senin, 01 Februari 2021 - 15:01 WIB
WowKeren - Gejolak politik tengah terjadi di Myanmar. Sang pemimpin, Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint digulingkan oleh militer setempat.
Kudeta yang diduga dipicu sengketa hasil Pemilu itu pun turut menuai perhatian pemerintah Indonesia. Lewat siaran persnya, Kementerian Luar Negeri menyampaikan ungkapan keprihatinan atas terjadinya kudeta militer di negara tersebut.
"Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," tulis Kemenlu di situs resminya, Senin (1/2). Kemenlu pun mendorong agar Myanmar menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN demi menyelesaikan permasalahan yang ada.
Seperti tentang komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Permasalahan terkait Pemilu, imbuh Indonesia, sangat diharapkan untuk diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri," tegas Kemenlu, dikutip dari Kompas. "Dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk."
Pada kesempatan yang sama, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Judha Nugraha, juga ikut buka suara soal nasib WNI di Myanmar. Ia mengimbau supaya WNI di Myanmar terus menjalin kontak dengan perwakilan RI setempat.
"KBRI telah memberikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul komunitas masyarakat Indonesia agar tetap tenang," terang Judha dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Kumparan. "Dan menghubungi hotline KBRI jika menghadapi masalah."
Saat ini, imbuh Judha, ada sekitar 500 WNI yang berada di Myanmar. "Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman. Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan ABK," pungkas Judha.
Militer Myanmar, yang dikenal juga sebagai Tatmadaw, mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun pada Senin (1/2) hari ini. Kini militer sudah menunjuk seorang jenderal sebagai pelaksana tugas (Plt) presiden. Sikap ini diambil usai Tatmadaw menilai Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) gagal menangani ketidakberesan besar dalam Pemilu Myanmar yang digelar November 2020.
(wk/elva)
