Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ingin pembatasan dilakukan di tingkat mikro, seperti RT dan RW lantaran PPKM tak efektif.
- Nidya Putri
- Rabu, 03 Februari 2021 - 14:11 WIB
WowKeren - Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi sorota beberapa waktu terakhir. Pasalnya, Jokowi menilai jika PPKM tahap pertama pada 11-25 Januari 2021 lalu tidak efektif.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan Jokowi meminta perbaikan penerapan PPKM, dan menginginkan agar pembatasan dilakukan di tingkat mikro, seperti RT dan RW. Jokowi meminta penerapan PPKM dibuat lebih mikro, sebab data menunjukkan mobilitas warga masih tinggi di lingkungan pemukiman.
"Arahan Bapak Presiden agar penanganan covid dilakukan secara lebih efektif dan tentu saja itu bisa dilakukan dengan optimalisasi efektivitas pembatasan kegiatan masyarakat," kata Airlangga dalam jumpa pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/2).
Airlangga menyampaikan pemerintah akan memperketat pengawasan hingga tingkat RT dan RW. Aparat penegak hukum akan diterjunkan hingga lingkungan terkecil. "Arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, di tingkat desa, kampung, RT, dan RW, dan melibatkan dari satgas pusat sampai satgas terkecil," ujarnya.
Airlangga berkata pengetatan ini dilakukan di 98 kabupaten/kota yang saat ini menerapkan PPKM Jawa-Bali. Dia menyebut pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap pembatasan kegiatan masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, sejumlah gubernur provinsi prioritas penanganan Covid-19 bakal menggelar rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (3/2) hari ini. Rencananya, dalam rapat tersebut akan membahasa mengenai kelanjutan pelaksanaan PPKM.
"Pak presiden akan memimpin rapat terkait penanganan di beberapa daerah prioritas bersama lima gubernur," kata Riza. Menurutnya, dalam pelaksanaan PPKM, perlu penyeragaman kebijakan serta periodisasi pelaksanaan. Sebab, jika tidak, maka PPKM sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid akan sia-sia.
(wk/nidy)
