Pemerintah menjadi sorotan usai ikut melibatkan TNI dan Polri dalam penanggulangan wabah COVID-19, termasuk dalam memberikan vaksinasi. Ternyata ini alasannya.
- Elvariza Opita
- Selasa, 16 Februari 2021 - 09:34 WIB
WowKeren - Pemerintah diketahui turut melibatkan TNI dan Polri untuk penanganan wabah COVID-19 lebih lanjut. Yang terbaru, termasuk melibatkan aparat pertahanan dan keamanan Indonesia itu dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
Kendati demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa TNI dan Polri hanya akan dilibatkan dalam kaitannya program vaksinasi massal. Hal ini seperti disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Senin (15/2) kemarin.
"Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi massal," ungkap Jokowi seperti dipantau di unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2). "Vaksinasi memang dilakukan di Puskesmas, vaksinasi juga dilakukan di rumah sakit. Tetapi perlu pada klaster-klaster tertentu vaksinasi dilakukan secara massal."
Beberapa klaster yang menjadi sorotan Jokowi seperti pasar, sektor jasa ekonomi, hingga kampung yang sudah zona merah. Karena itulah diperlukan kecepatan untuk memvaksinasi masyarakat di klaster tersebut. "Kecepatan itu dimiliki oleh TNI dan Polri dalam mengelola setiap kedaruratan atau krisis yang ada," tutur Jokowi.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha mendatangkan vaksin dari beberapa negara. "Dan itu juga menjadi rebutan 215 negara. Itu yang harus digarisbawahi, tidak mudah mendapatkan vaksin saat ini," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu juga menekankan bahwa pemerintah terus mendorong supaya vaksin dalam negeri, yakni Vaksin Merah Putih, sudah disampaikan. "Tetapi ini juga memerlukan waktu. Mungkin baru akhir tahun, insya Allah bisa diproduksi," kata Jokowi.
Herd immunity masih menjadi target utama program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Jokowi mengungkap sekitar 70 persen masyarakat harus divaksin, atau setara kurang lebih 182 juta. Karena vaksin bersifat double doses, maka dibutuhkan setidaknya 364 juta dosis.
Di rapat tersebut, Jokowi juga turut menyinggung pasal-pasal multitafsir dan implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahkan Jokowi memunculkan opsi revisi UU ITE apabila lebih banyak potensi pasal karet yang menjebak alih-alih menimbulkan rasa keadilan.
(wk/elva)
