Negara-negara kaya di dunia ikut mengambil langkah terkait kudeta yang dilakukan militer Myanmar. Mereka menyerang militer Myanmar dengan ‘senjata’ ini.
- Ruth Meliana
- Rabu, 24 Februari 2021 - 16:51 WIB
WowKeren - Kudeta Myanmar yang dilakukan militer masih terus menjadi perhatian dunia. Situasi politik yang memanas di Myanmar membuat sejumlah negara ikut memberikan tekanan.
Tekanan besar kepada militer Myanmar diberikan oleh negara-negara kaya di dunia. Kelompok negara yang tergabung dalam G7 ini mengecam aksi junta militer Myanmar karena menanggapi demonstran anti-kudeta dengan kekerasan.
Situasi itu dianggap tidak bisa diterima oleh negara-negara G7. Adapun kelompok kaya G7 ini memang telah menerapkan sistem demokrasi, yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat bersama Uni Eropa.
”Penggunaan amunisi langsung terhadap orang tidak bersenjata tidak dapat diterima,” tegas para menteri luar negeri dari kelompok negara demokrasi kaya G7 dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (23/2). “Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban.”
Tak sampai disitu, negara-negara kaya itu turut menyerukan agar pasukan keamanan Myanmar menahan diri. Apalagi, aksi kudeta dinilai tidak menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional.
Amerika Serikat bahkan telah menjatuhkan sanksi kepada dua pemimpin junta militer Myanmar yang bertanggung jawab atas kudeta. Keduanya adalah Jenderal Maung Maung Kyaw yang memimpin angkatan udara dan Letnan Jenderal Moe Myin Tun.
Sanksi dua pemimpin itu adalah dilarang masuk ke Negeri Paman Sam. Sementara itu, Uni Eropa juga memberikan sanksi dengan menahan semua bantuan finansial langsung dari sistem pembangunan untuk program reformasi pemerintahan Myanmar.
Sanksi terhadap Myanmar dinilai akan terus dilakukan negara-negara dunia. Terlebih, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berencana menjatuhkan sanksi atas aksi kudeta tersebut.
Sebagai informasi, militer Myanmar melakukan kudeta setelah tidak terima atas hasil pemilihan umum pada 8 November 2020 lalu yang dimenangkan oleh Suu Kyi dan partainya, NLD. Pihak militer menilai pemilu diwarnai dengan kecurangan. Padahal, hasil pemilu menunjukkan hasil kemenangan telak dari partai Suu Kyi.
(wk/lian)
