Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat mengeluhkan anggaran Kemensos yang menurutnya terbatas. Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memberi sindiran begini.
- Eva Lestari
- Rabu, 17 Maret 2021 - 11:10 WIB
WowKeren - Belum lama ini Tri Rismaharini menyebut ada keterbatasan dalam anggaran Kementerian Sosial yang membuat penanganan bencana juga dibatasi. Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memberikan sindiran yang cukup menohok.
"Artinya memang uangnya kurang terus ya, bu. Dan saya sampaikan dari meja pimpinan, kita belum bisa membahas refocusing anggaran dengan bu menteri," kata Yandri dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Selasa (16/3).
Yandi kemudian menekankan bahwa Kemensos harus mendapat persetujuan DPR jika ingin melakukan pengubahan anggaran. Karena itu, ia meminta Risma untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPR.
"Insya Allah minggu depan hal-hal yang perlu kita geser, ada pengurangan atau penambahan (akan dibahas) karena lalu lintas anggaran itu tetap ada persetujuan dari DPR," imbuhnya.
Lebih lanjut, Yandri meminta Risma untuk memastikan anggaran yang dibutuhkan Kemensos dalam upaya penanggulangan bencana. Pihaknya juga akan membagi tugas penanganan bencana antara Kemensos dan BNPB agar dapat menentukan anggaran dengan lebih baik.
"Sebenarnya kami ingin fokus tadi kira-kira dengan wewenang Kemensos berapa butuh anggaran untuk penanggulangan bencana. Karena dalam RUU nanti kami akan bagi wewenang untuk Kemensos dan BNPB," pungkasnya.
Sementara itu, Risma sempat mengungkap upaya Kemensos dalam penanganan bencana saat menghadiri Rapat Kerja Menteri Sosial, BNPB dan Menteri Keuangan bersama Komisi VIII DPR RI. Ia mengaku telah menggelontorkan banyak dana bantuan untuk korban bencana di sejumlah daerah.
Pihaknya juga mengaku buffer stock untuk mencegah terjadinya kekurangan bahan bansos dalam penanganan pasca bencana. Hal ini dikarenakan stok bantuan di Kemensos kian menipis karena telah banyak didistribusikan sejak awal tahun 2021.
Berbekal alasan tersebut, Risma meminta izin kepada DPR untuk merelokasi anggaran agar Kemensos dapat melakukan tugasnya secara optimal. Relokasi yang diusulkan oleh Risma adalah anggaran pembangunan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) sebesar Rp 319.013.536.000. Dari jumlah tersebut, Rp 277 miliar akan dialokasikan dalam Penanganan Fakir Miskin.
(wk/eval)
