Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan akan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait aspek halal dan kesucian vaksin corona.
- Nidya Putri
- Senin, 22 Maret 2021 - 14:32 WIB
WowKeren - Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menanggapi persoalan sosialisasi ke masyarakat terkait aspek halal vaksin corona. Hal ini buntut munculnya usulan agar pemerintah melibatkan eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai salah satu influencer vaksinasi COVID-19 terutama menyoal aspek kehalalan vaksin AstraZeneca yang disebut mengandung enzim babi.
Nadia dengan tegas menyebutkan jika pihaknya akan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjadi influencer vaksin COVID-19. "Terkait itu, untuk menjelaskan tentang fatwa AstraZeneca kita akan bersama MUI pusat dan daerah untuk melakukan sosialisasinya," kata Nadia kepada CNNIndonesia, Senin (22/3).
Nadia sekaligus menegaskan meskipun MUI memberikan fatwa haram, namun dengan berbagai pertimbangan di tengah kondisi darurat pandemi ini, maka MUI tetap memberikan lampu hijau atas penggunaan AstraZeneca.
Namun Nadia belum bisa memastikan, apakah ke depannya komitmen penyediaan AstraZeneca untuk Indonesia akan dibatalkan. Ia menyebut keputusan izin halal penggunaan untuk kedatangan AstraZeneca berikutnya akan berdasarkan penilaian atau evaluasi MUI. "Terkait fatwa, sebaiknya ke MUI ya," imbuhnya.
Sebelumya, vaksin asal perusahaan farmasi Inggris, AstraZeneca, sempat menjadi bahasan publik usai Komisi Fatwa MUI menyatakan vaksin AstraZeneca, yang bakal digunakan untuk program vaksinasi pemerintah haram sebab mengandung unsur babi dalam media pembuatannya. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengusulkan agar pemerintah melibatkan Rizieq Shihab untuk mengedukasi dan memberikan sosialisasi terkait aspek kehalalan dalam vaksin AstraZeneca.
"Saya mengusulkan Habib Rizieq Shihab pun kalau perlu jadi influencer vaksinasi, karena ini supaya orang tidak melihat ini isu politik, tapi ini isu bersama," ujar Burhanuddin dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia yang berlangsung secara daring, Minggu (21/3).
(wk/nidy)
