Di tengah kontroversinya, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pengembangan vaksin Nusantara didanai negara saat Terawan Agus Putranto masih menjabat sebagai Menkes.
- Eva Lestari
- Jumat, 16 April 2021 - 14:06 WIB
WowKeren - Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tengah menjadi perbincangan karena berbagai kontroversi yang mengiringinya. Kini terungkap jika vaksin tersebut didanai negara saat Terawan masih menjabat sebagai Menkes.
Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Muhammad Karyana, yang juga mantan koordinator vaksin Nusantara.
Kendati demikian, Karyana membantah jika anggarannya mencapai Rp 29 miliar seperti informasi yang beredar. Namun ia juga tidak bisa memastikan jumlah anggaran untuk pengembangan vaksin tersebut.
"Iya (didanai), tapi tidak (29 miliar), belum. Uji klinis fase I hanya 28 orang, hanya berapa, itu juga sebagian besar uangnya digunakan untuk beli peralatan yang kita taruh di RSUP dr Kariadi," kata Karyana seperti dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (16/4).
Menurut Karyana, wajar bagi pemerintah memberikan pendanaan sebagai upaya pengembangan vaksin dalam negeri. Karena jika berhasil, vaksin Nusantara diharapkan dapat memenuhi stok dosis vaksin COVID-19 di Tanah Air.
Ia juga menilai Indonesia perlu mengembangkan vaksin dengan cepat di tengah embargo beberapa negara. Karena itulah ia meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pengembangan vaksin Nusantara menggunakan uang negara.
"Sekali lagi tujuannya memang untuk negara. Sekarang memang vaksin Sinovac nggak pakai uang negara? Kan pakai. Jadi apa salah kalau negara ingin berperan di situ," paparnya.
Dia melanjutkan, "Vaksin Merah Putih juga pengembangannya pakai uang negara. Makanya kok yang ini pakai uang negara disalahin, kok yang itu tidak?."
Lebih lanjut, Karyana mengungkapkan bahwa pendanaan vaksin Nusantara dihentikan setelah jabatan Menkes diduduki oleh Budi Gunadi Sadikin. "Iya dihentikan setelah beliau diganti," tegasnya.
Sementara itu, pembiayaan vaksin Nusantara ini sempat diutarakan oleh Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara. Dewi menyebut Balitbangkes Kemenkes menyiapkan anggaran sebesar Rp 29 miliar untuk pengembangan vaksin Nusantara. Atas dasar itu, Dewi mempertanyakan alasan Kemenkes, BPOM dan Kemenristek yang seperti ingin menghindari pembahasan tentang vaksin tersebut.
(wk/eval)
