KTT ASEAN telah memicu kontroversi. Kelompok hak asasi manusia regional telah mempertanyakan keputusan ASEAN untuk mengundang pemimpin junta Myanmar ke Jakarta.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 24 April 2021 - 17:21 WIB
WowKeren - Para pemimpin ASEAN tengah menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN atau ASEAN Leaders Meeting pada Sabtu (24/4) hari ini. Tak ketinggalan pula pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan jika Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh sempat membahas situasi Myanmar di hari sebelumnya. Mereka berharap KTT itu akan menghasilkan "kesepakatan terbaik" bagi rakyat Myanmar.
Kendati demikian, KTT itu sendiri telah memicu kontroversi. Kelompok hak asasi manusia regional telah mempertanyakan keputusan ASEAN untuk mengundang pemimpin junta. Pada Jumat (23/4), Fortify Rights mengatakan bahwa dengan mengundang pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dan mengabaikan para pemimpin sipil terpilih Myanmar, ASEAN telah "memberikan legitimasi kepada rezim militer yang ilegal dan brutal".
Jika pemimpin kudeta "gagal menunjukkan upaya mengakhiri kudeta dan serangan pemerintah militer terhadap warga sipil, maka negara-negara ASEAN harus mempertimbangkan untuk mengeluarkan Myanmar dari blok regional," kata Ismail Wolff, kata Direktur Regional organisasi tersebut.
Sementara itu, organisasi Rohingya Burma Inggris (BROUK) yang terdiri dari sekelompok warga Myanmar di luar negeri, juga meminta ASEAN untuk "bersatu mendorong junta Myanmar mengakhiri pelanggaran. "KTT ini adalah kesempatan terakhir ASEAN untuk membuktikan bahwa mereka dapat mengakhiri krisis di lingkungannya sendiri," kata Tun Khin, presiden BROUK.
Selain itu, tak sedikit pengamat yang meragukan signifikansi KTT tersebut. Meski demikian, ada juga yang menganggapnya sebagai langkah terbaik.
"Duduk berbicara dengan junta Myanmar setidaknya (adalah sebuah langkah) untuk membantu menemukan solusi kemanusiaan dan politik untuk Myanmar," kata Ha Hoang Hop, pakar hubungan internasional di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura. "Itu adalah cara langsung untuk mempengaruhi junta, meminta Min Aung Hlaing dan junta untuk berhenti membunuh dan memulihkan pemerintahan yang sah di Myanmar."
(wk/zodi)
