Polemik mengenai TWK KPK semakin menjadi sorotan dan perbincangan publik. Dalam rapat yang digelar DPR RI bersama perwakilan Istana Kepresidenan, Komisi II menyinggung perihal TWK KPK.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Rabu, 02 Juni 2021 - 16:58 WIB
WowKeren - Polemik mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi perbincangan hangat publik. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro menyinggung mengenai hal itu dalam rapat dengan perwakilan Istana Kepresidenan.
Agung meminta pemerintah mengevaluasi tes serupa di lembaga pemerintahan lain. Hal itu dikarenakan ia tidak ingin kegaduhan TWK KPK terulang kembali.
"Setidaknya dalam evaluasi itu ada shortlist (daftar) tentang pertanyaan-pertanyaan sehingga tidak geger lagi seperti kemarin," terang Agung dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6). "Isu mengenai wawasan kebangsaan dari orang yang dicinta berjuta rakyat yang ingin Indonesia bersih, tidak lulus."
Selain itu, Agung meyakini bahwa pemerintah telah memutuskan TWK KPK dengan matang. Ia Juga menilai pemerintah bertujuan baik saat merencanakan TWK untuk para pegawai KPK.
Meski demikian, Agung tidak memungkiri ada penolakan terhadap hasil tes tersebut. Maka dari itu, ia meminta pemerintah bisa bertindak dan memberikan solusi untuk polemik tersebut. "Saya mohon untuk bisa ada jawaban," lanjutnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia mempersilakan Istana untuk menjawab seluruh pertanyaan dari anggotanya, termasuk TWK KPK. Namun, tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Istana terkait dengan TWK KPK.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko hanya menggunakan kesempatan untuk menjawab seputar perhutanan sosial. Sedangkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung membahas beberapa hal, salah satunya serapan anggaran pemda yang masih rendah.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Agung. Akan tetapi, Pratikno tidak menjawab dan membahas satu pun terkait dengan TWK KPK. Ia hanya membahas seputar pengalihan anggaran di Setneg.
"Ketika (acara) digeser ke online, sebagian (anggaran) digunakan dukungan terhadap online," tutur Pratikno. "Sebagian lagi dialokasikan penanganan pencegahan COVID-19 di Kemensetneg."
Sebelumnya, KPK telah memutuskan untuk memberhentikan ke-51 pegawai di antara 75 orang yang tidak lulus TWK. Sementara sisanya akan dilakukan binaan ulang.
(wk/tiar)
