Tak hanya dilarang membawa senjata, Kementerian Pertahanan Kuwait juga memutuskan bahwa tentara perempuan yang bergabung ke medan perang harus mengenakan penutup kepala.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 17 Februari 2022 - 22:05 WIB
WowKeren - Militer Kuwait mengizinkan tentara wanita untuk ikut ambil bagian di medan pertempuran. Namun, keputusan itu justru membuat kaum wanita di sana berang lantaran untuk bisa ikut bergabung mereka harus mendapatkan izin dari wali laki-laki.
Tak hanya itu, tentara wanita juga dilarang membawa senjata. Kementerian Pertahanan juga memutuskan bahwa tentara perempuan harus mengenakan penutup kepala.
"Saya tidak tahu mengapa ada batasan untuk bergabung dengan tentara," kata Ghadeer al-Khashti, seorang guru olahraga dan anggota komite wanita Asosiasi Sepak Bola Kuwait. "Ada banyak dari kami yang bekerja di semua bidang, termasuk kepolisian."
Ia kemudian bercerita bahwa ibunya dulu pernah membantu perlawanan ketika diktator Irak Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada tahun 1990 dan mendudukinya selama tujuh bulan. Ia mengkritik keras kebijakan itu yang menurutnya menunjukkan bahwa militer menganggap wanita sebagai makhluk lemah.
"Ibuku selama invasi Irak biasa menyembunyikan senjata di bawah abayanya dan membawanya ke anggota perlawanan Kuwait, dan ayahku mendukungnya," tegasnya. "Saya tidak mengerti atas dasar apa mereka melihat perempuan sebagai makhluk lemah."
Pada Oktober lalu, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk mengizinkan perempuan ikut andil di medan perang. Namun setelah menteri pertahanan diinterogasi oleh seorang anggota parlemen konservatif Hamdan al-Azmi, mereka mulai memberlakukan pembatasan.
Menurut Azmi membawa perempuan ke medan perang tidak sesuai dengan kodrat mereka. Sedangkan menurut Lulwa Saleh al-Mulla, kepala Masyarakat Budaya dan Sosial Wanita Kuwait, pembatasan itu diskriminatif.
"Kami memiliki wanita martir yang membela negara mereka atas kemauan mereka sendiri," tegasnya. "Tidak ada yang memerintahkan mereka untuk melakukan itu selain cinta untuk negara mereka."
Pada dasarnya, ia paham jika Kuwait adalah negara Muslim namun ia berharap agar hukum tidak tunduk pada fatwa. "Kebebasan pribadi dijamin dalam konstitusi, yang menjadi dasar hukum negara," lanjutnya.
Ibtihal al-Khatib, seorang akademisi feminis di Universitas Kuwait, juga menyerukan agar tentara memperlakukan perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi. "Bahaya tidak membedakan antara pria dan wanita. Begitu juga kematian yang datang di medan perang," tuturnya.
(wk/zodi)
