Semenjak menjabat sebagai Mendagri, Tjahjo Kumolo mengaku baru pertama kalinya ada rapat evaluasi digelar di hotel.
- Wahyu
- Jumat, 08 Februari 2019 - 15:04 WIB
WowKeren - Menjalankan tugas sebagai pemberantas korupsi bukanlah hal yang mudah. Teror dan aksi kekerasan kerap menjadi ancaman bagi mereka. Seperti yang terjadi belum lama ini.
Dua anggota KPK dianiaya di Hotel Borobudur pada Sabtu (2/2) ketika sedang ditugaskan ke lapangan untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi. Dua pegawai tersebut dianiaya hingga mengalami retak pada tulang hidung.
Kala itu sedang ada rapat antara Pemprov Papua dengan anggota DPRD di Hotel Borobudur Jakarta untuk membahas evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua petugas KPK tersebut melaporkan kejadian ini. Sebab, meski sudah menunjukkan identitas mereka sebagai KPK, namun aksi pemukulan tetap dilakukan.
Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melarang pejabat untuk menggelar rapat di hotel. Hal itu agar kasus serupa yang terjadi pada kedua petugas KPK tidak terulang lagi.
Mendagri meminta para pejabat daerah ataupun provinsi yang hendak berkonsultasi masalah anggaran maupun membahas evaluasi APBD untuk langsung datang ke kantor. Hal tersebut sudah diinstruksikan oleh Mendagri lewat Sekjen.
"Saya sudah minta ke Pak Sekjen," kata Tjahjo di Jakarta Pusat, Kamis (7/2). "Buat aturan setiap Pemda, Pemprov yang mau konsultasi anggaran datang ke kantor, jangan di hotel."
Tjahjo menyebut bahwa baru pertama ini ia melihat ada rapat pembahasan evaluasi APBD yang digelar di hotel. "Selama saya sebagai Mendagri, baru sekali ini ada pembahasan evaluasi APBD di hotel," kata Tjahjo.
Proses pembahasan anggaran, kata Tjahjo dilakukan secara bertahap. Pertama-tama, Kemendagri akan mengundang pihak Pemda untuk mempersiapkan RAPBD serta menyusun skala prioritas. Baru setelah itu Pemda akan mengonsultasikan rancangan anggaran tersebut setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
Tjahjo menegaskan bahwa Pemda yang hendak berkonsultasi masalah anggaran harus datang ke kantor. Untuk itu, ia akan membuat aturan yang mewajibkan pejabat untuk datang ke kantor setiap ingin melakukan pembahasan.
"Datang ke kantor jangan di hotel," tutur Tjahjo. "Makanya sekarang kami buat aturan setiap pembahasan apapun namanya harus di kantor."
(wk/wahy)
