Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate, menilai bahwa Prabowo memiliki motif lain bernuansa politis dalam agenda tersebut.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 14 Februari 2019 - 20:53 WIB
WowKeren - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin buka suara perihal penolakan salat Jumat Prabowo Subianto di Masjid Agung Semarang (Masjid Kauman). Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate, menduga Prabowo memiliki motif kampanye dalam agenda tersebut.
"Saya pikir penolakan di Jateng itu ada urusannya dengan kampanye sepertinya itu," ujar Johnny, Kamis (14/2). "Dan itu enggak boleh."
Johnny menilai bahwa Prabowo memiliki motif lain bernuansa politis dalam agenda tersebut. Itu sebabnya, pengurus Masjid Kauman keberatan dengan kedatangan Prabowo.
"Mungkin bukan untuk beribadah, barangkali untuk hal lain," jelas Johnny. "Dan undang-undang tak boleh memperbolehkan tempat ibadah untuk berkampanye dan itu jadi penolakan."
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem tersebut juga menuturkan bahwa tempat ibadah seharusnya tak dijadikan tempat berkampanye. Pasalnya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu melarang kandidat untuk berkampanye di tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintah.
"Undang-undang tak memperbolehkan, bukan hanya tempat ibadah, tapi sekolah tak boleh juga," tegas Johnny. "Kalau ada calon yang pergi calon ke tempat ibadah ya ditolak."
Sebelumnya, Ketua Masjid Kauman, KH Hanief Ismail menyatakan keberatannya terkait dengan rencana salat Jumat Prabowo. Hanief menilai bahwa ada muatan politis dalam agenda salat Jumat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Pasalnya, ada upaya mobilisasi massa. Beredar pula pamflet di media sosial yang berisikan ajakan untuk masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.
Pamflet itu berisikan kalimat 'Hadiri, Salat Jumat Bersama Prabowo Subianto, Jumat 15 Februari 2019 di Masjid Kauman Semarang'. Ribuan pamflet tersebut dikabarkan tersebar di kampus-kampus dan masjid-masjid Semarang sejak Rabu (13/2).
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga telah memberikan tanggapannya mengenai perihal ini. Mereka menduga ada pihak-pihak yang melakukan politisasi salat Jumat tersebut.
BPN menegaskan bahwa Prabowo memiliki niat ibadah yang tulus, bukan hanya sekedar pencitraan. BPN juga menilai bahwa larangan salat tersebut tidak mencerminkan masyarakat Indonesia yang bersifat demokratis.
(wk/Bert)
