BPN menganggap seorang jaksa agung harus netral untuk bisa bekerja secara profesional tanpa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik.
- Wahyu
- Kamis, 21 Februari 2019 - 14:06 WIB
WowKeren - Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih menjadi PR pemerintah yang tak kunjung tuntas. Ada banyak pelanggaran HAM di masa lalu yang masih belum bisa diselesaikan hingga kini.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan penyebab sulitnya penyelesaian kasus HAM tidak terlepas dari upaya penegakan hukum yang ada selama ini. Hal tersebut dikemukakan oleh Juru Bicara Direktorat Advokasi BPN Habiburokhman.
"Itu yang saya katakan," kata Habiburokhman saat menghadiri acara bedah visi misi bersama di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (20/2). "(penyelesaian kasus) pelanggaran HAM berat masa lalu itu bagian dari penegakan hukum."
Untuk itu, Habiburokhman menilai penting untuk melihat latar belakang seorang jaksa agung. Seorang jaksa agung harus yang bersifat independen tidak terikat oleh kelompok politik manapun. Selain itu, jaksa tersebut juga sebaiknya dipilih dari kalangan yang bukan kader Parpol.
"Menurut saya penting penunjukkan jaksa agung bukan kader partai politik," tegas Habiburokhman. "Dan tidak berlatar belakang kedekatan dengan kelompok politik tertentu."
Habiburokhman mengatakan bahwa seorang jaksa yang independen akan mampu bekerja secara profesional. Jaksa tersebut juga akan mampu terhindar dari tudingan berbau politis.
Ia menjelaskan bahwa jika seorang jaksa memang bersikap profesional, ia akan mampu menjawab tuduhan-tuduhan yang ada. Misalnya dalam menyikapi suatu kasus. Jika tidak ditemukan bukti, maka jaksa akan langsung bisa mengambil keputusan. Berbeda dengan jika jaksa tersebut ditunggangi oleh partai politik tertentu, kasus bisa jadi akan jadi semakin panjang.
"Ketika JA (jaksa agung) seorang yang benar-benar independen, profesional, tuduhan-tuduhan tersebut bisa dijawab," terang Habiburokhman. "Kalau toh memang dikatakan tidak ada bukti dan lain sebagainya, tentu kalau JA orang yang paling bertanggung jawab, orang yang dipercaya, itu bisa diambil sebagai pegangan."
Sebaliknya, jika suatu kasus ditindaklanjuti dan berbuntut panjang maka hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan publik. Sebab, jaksa agung berasal dari kalangan netral sehingga ia dipercaya untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
"Begitu juga sebaliknya," lanjut Habiburokhman. "Misalnya ditindaklanjuti karena buktinya kuat, orang juga enggak akan curiga ini gorengan-gorengan politik."
(wk/wahy)
