Selain menolak wacana untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, Jokowi juga menilai bahwa GBHN juga tidak perlu dihidupkan kembali sebab Indonesia sudah punya SPPN.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 14 Agustus 2019 - 20:03 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menolak wacana pemilihan kepala negara oleh MPR. Cara pemilihan presiden semacam ini pernah terjadi saat masa Orde Baru ketika Soeharto dipilih sebagai presiden sebagai mandataris MPR. Jokowi menegaskan bahwa dirinya dipilih oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi.
"Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (14/8). "Masak saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR."
Wacana pemilihan presiden oleh MPR bergulir setelah sejumlah tokoh nasional mewacanakan agar Indonesia kembali ke naskah asli UUD 1945. Salah satu alasannya adalah untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pasalnya saat ini, MPR tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem ketatanegaraan.
Selain itu, ada juga wacana lain yang juga cukup mengundang perhatian, yakni tentang menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rencana ini sempat menjadi salah satu hal yang dibahas dalam Kongres V PDIP pekan lalu yang digelar di Bali.
Untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara, PDIP merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945. Yang mana jika hal ini terjadi, maka MPR memiliki wewenang untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman pemerintahan. Terkait hal ini, Jokowi juga mengungkapkan ketidaksetujuannya.
Sebab menurutnya, saat ini Indonesia sudah memiliki Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai pengganti GBHN. "Sebenarnya kita sudah punya itu (rencana pembangunan)," imbuh Jokowi.
Lebih jauh, Jokowi menilai bahwa Indonesia memerlukan rencana pembangunan yang dinamis untuk bisa menjawab perubahan zaman. "Dunia bergerak begitu cepat dan dinamis. Kita harus bisa merespons dan punya perencanaan yang fleksibel untuk merespons perubahan itu," pungkas Jokowi.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sepakat jika GBHN dihidupkan kembali. Namun dengan syarat, bahwa hal itu tak akan merubah sistem tata negara."
(wk/zodi)
