Para PNS tersebut akan diakomodir keberangkatannya. Untuk ini, Pemprov DKI telah menyiapkan 75 armada bus yang akan diberangkatkan dari 12 titik mulai pukul 05.30.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 15 Agustus 2019 - 14:27 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kian mantap untuk menggelar upacara kemerdekaan HUT RI ke- 74 Republik Indonesia di pulau reklamasi. Upacara perayaan 17 Agustus tersebut akan digelar di Pantai Maju atau sebelumnya bernama Pulau D.
Kepala Biro Daerah dan Luar Negeri (KDH dan Kerjasama Luar Negeri) DKI Jakarta, Muhammad Mawardi mengatakan bahwa ada banyak PNS yang akan hadir dalam upacara tersebut. Hal itu lantaran Anies sudah mengeluarkan instruksi yang mengharuskan membuat semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk hadir. Total, akan ada 4.000 PNS yang hadir.
"Sekitar 4.000 pegawai yang ikut," kata Mawardi dilansir dari Suara, Kamis (15/8). "Karena kan semua SKPD akan hadir kecuali yang lima wilayah kota dan satu kabupaten."
Para PNS tersebut akan diakomodir keberangkatannya. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 75 armada bus yang akan diberangkatkan dari 12 titik. Bus-bus itu akan mulai beroperasi sejak pukul 05.30 WIB.
"12 (lokasi) keberangkatan," jelas Mawardi. "Balai Kota, Dinas Teknis Jatibaru, Dinas teknis Abdul Muis, Dinas Kesehatan, Dinas PM PTSP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas PAPP, Dinas LH, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Parbud dan Dinas Dukcapil."
Dalam acara itu, Anies akan menjadi inspektur upacara. Sebagai perangkat acara di lokasi, Pemprov menyediakan tenda untuk upacara sekaligus untuk kebutuhan medis. "Rencananya inspektur upacara pak Gubernur," jelas Mawardi.
Sebelumnya, rencana Anies untuk menggelar upacara di pulau reklamasi sempat dimentahkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mempertanyakan alasan Anies. Sebab menurutnya, masih ada banyak tempat yang lebih layak untuk dijadikan sebagai lokasi penyelenggaraan upacara 17 Agustus.
"Saran saya Pemprov harus memperingati itu di tempat layak untuk dijadikan hari kemerdekaan," ujar Gembong beberapa waktu lalu. "Naif jika merayakan kemerdekaan di tempat yang sangat kontroversi, masyarakat masih banyak mempermasalahkan."
(wk/zodi)
