Sebelumnya, LPSK mengeluhkan anggaran tahun 2020 yang hanya berkisar di angka Rp 54 miliar yang mana jumlah itu hanya cukup untuk menutup biaya operasional selama 4 bulan.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 26 Agustus 2019 - 12:47 WIB
WowKeren - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi Lembaga Perlindungan Saksi san Korban LPSK terkait penutupan layanan. Sebelumnya, LPSK menyatakan bahwa pihaknya akan memberhentikan layanan karena anggaran yang terus menurun. Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tak akan membiarkan LPSK tutup.
"(LPSK) penting, untuk melindungi saksi," kata Moeldoko dilansir dari Detik, Senin (26/8). "Tidak ada sedikit pun pemerintah akan menghapus atau menganulir. Tidak pernah dibicarakan."
LPSK memiliki peranan yang penting dalam melindungi para saksi dan korban. Oleh sebab itu, Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian terhadap anggaran LPSK. Meski demikian, terkait anggaran ini bukanlah ranah Moeldoko untuk menjawab. Oleh sebab itu, ia akan mendiskusikannya lebih lanjut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Kami tetap memandang LPSK sebagai lembaga yang penting untuk melindungi korban dan saksi. Hanya saya belum mendalami anggaran yang lalu dan akan datang berapa," lanjut Moeldoko. "Saya besok coba tanya ke Menkeu. Saya tidak bisa menjawab, itu menteri keuangan yang punya otoritas, saya tanya dulu posisinya. Itu prosedurnya."
Sebelumnya, LPSK mengeluhkan anggaran tahun 2020 yang hanya berkisar di angka Rp 54 miliar. Tak hanya itu, selama lima tahun terakhir anggaran untuk LPSK kian menurun. Hal ini membuat bukan tidak mungkin jika LPSK akan menghentikan layanannya.
Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 54 miliar tersebut hanya cukup untuk membiayai operasional selama 4 bulan. "Apa artinya, jadi ada kemungkinan di dalam sisa waktu tahun 2020 itu adalah 8 bulan, ada kemungkinan LPSK bisa menghentikan layanannya dan ini nightmare, ya, mimpi buruk, mudah-mudahan jangan," kata Sidharta di Menteng, Minggu (25/8).
Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Atmojo berharap agar masalah ini segera mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Ya saya berharap Pak Jokowi juga mendengarkan keluhan kami ini. Selama ini nampaknya perhatian pemerintah itu kurang begitu besar kepada lembaga seperti LPSK ini," kata Hasto dilansir dari Detik, Senin (26/8).
(wk/zodi)
