Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, mengaku aspirasi masyarakat Papua di muka umum sudah dari dulu menjadi hal terlarang, bahkan sebelum adanya maklumat itu.
- Bertilia Puteri
- Senin, 02 September 2019 - 14:07 WIB
WowKeren - Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Rudolf Albert Rodja, telah menerbitkan maklumat untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan. Rudolf mengaku dirinya akan berlaku tegas apabila ada orang mengabaikan keenam poin maklumatnya.
Dilansir akun Twitter resmi Polda Papua, poin pertama maklumat menuliskan bahwa masyarakat dilarang berunjuk rasa disertai perusakan dan kerusuhan dengan kelompok lain. "Setiap orang dilarang melakukan demonstrasi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang dapat menimbulkan tindakan anarkis, perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta yang dapat mengakibatkan bentrok antara kelompok masyarakat," demikian kutipan poin pertama.
Selain itu, Rudolf juga melarang setiap orang atau ormas untuk menyebarkan paham separatisme di muka umum. Apabila ada pihak yang melanggar hal tersebut, maka diancam dengan hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara.
Poin ketiga menyebut bahwa kegiatan yang dapat berujung pada disintegrasi bangsa juga dilarang. Penyebaran berita yang tidak benar dan bersifat menghasut pun akan ditindak tegas.
Selain itu, setiap orang dilarang membawa senjata tajam, senjata pemukul, atau alat lain yang dapat membahayakan orang lain. Dan yang terakhir, pihak-pihak yang diketahui melanggar imbauan tersebut akan ditindak oleh aparat.
Maklumat Kapolda Papua tersebut rupanya ditanggapi sinis oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Menurut juru bicara internasional KNPB, Victor Yeimo, aspirasi masyarakat Papua di muka umum sudah dari dulu menjadi hal terlarang. Terlepas dari ada atau tidaknya maklumat tersebut.
"Sebelum ada maklumat tersebut, memang bisa masyarakat Papua berdemo?" ujar Victor dilansir CNN Indonesia pada Senin (2/9). "Sejak dulu berapa banyak orang-orang Papua berdemo dan kemudian dibunuh?"
Ribuan masyarakat Papua yang turun ke jalanan dinilai Victor sebagai bentuk kegelisahan yang tersumbat selama puluhan tahun. Kegelisahan tersebut lantas terbakar oleh hoaks dan hasutan aparat yang terjadi di Surabaya.
"Penghasut dan pelaku hoaks adalah negara," tegas Victor. "Penguasa yang membuat hoaks terbesar di Indonesia."
Hoaks yang dimaksud Victor adalah jumlah korban dalam kerusuhan di Deiyai yang disampaikan oleh pemerintah. Diketahui, pemerintah menyebut kerusuhan itu menewaskan 2 orang dan 1 aparat. Namun, Victor mengaku bahwa pihak gereja dan Wakil Bupati telah mengonfirmasi korban tewas berjumlah 8 orang.
"Ini ada hoaks terbesar untuk rakyat Indonesia," terang Victor. "Belum lagi ketika Wiranto (Menkopolhukam) menyebut Papua kondusif, di sisi lain mereka menutup akses informasi ke Papua dan mengirim 6.000 aparat ke Papua."
(wk/Bert)
