Dengan menyertakan artikel di salah satu situs berita, sejumlah warganet menyebut bahwa KPAI menerima dana dari pihak asing untuk memerangi kampanye rokok.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 09 September 2019 - 13:06 WIB
WowKeren - Usai PB Djarum mengumumkan akan memberhentikan program beasiswa untuk para atlet bulu tangkis, kritikan yang ditujukan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) semakin bergemuruh di media sosial. Bahkan ada sejumlah warganet yang menyebut bahwa KPAI telah menerima dana asing untuk memerangi iklan rokok.
Dalam artikel yang diunggah oleh warganet dari salah satu situs berita tahun 2012, disebutkan bahwa KPAI dan sejumlah lembaga lainnya menerima dana dari Bloomberg Initiative untuk kampanye anti tembakau dan anti rokok. Tentu saja, tudingan ini dimentahkan oleh KPAI.
Ketua KPAI Susanto menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima aliran dana dari siapapun. "Perlu kami sampaikan bahwa KPAI tidak pernah menerima dana dari Bloomberg serupiah pun," kata Susanto dilansir dari Detik, Senin (9/9).
KPAI menjelaskan bahwa permintaan mereka agar PB Djarum menghentikan proses audisi yang dianggap melakukan eksploitasi terhadap anak adalah murni untuk menjalankan amanah. Oleh sebab itu, ia meminta agar pengembangan minat dan bakat dalam bidang bulu tangkis tetap berlanjut.
"Apa yang dilakukan KPAI semata-mata melaksanakan tugas dan norma yang ada kita patuhi bersama," lanjut Susanto. "Saya berharap ada solusi terbaik agar pengembangan bakat dan minat di bidang bulu tangkis tetap berlanjut."
Bukan hanya KPAI saja yang meminta penghentian audisi PB Djarum, namun Susanto mengatakan bahwa hal itu adalah komitmen dari sejumlah pihak. "Ini komitmen bersama termasuk hasil pertemuan lintas kementerian yang lalu," pungkasnya.
Sebelumnya terkait polemik ini, warganet ramai-ramai melayangkan protes kepada KPAI. Protes tersebut disampaikan melalui tagar #bubarkanKPAI hingga memuncaki trending topic di Twitter.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sodik Mudjahid meminta agar baik PB Djarum maupun KPAI bisa lebih bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Ia meminta agar keduanya bisa menggelar pertemuan untuk membicarakan solusi yang tepat.
(wk/zodi)
