Putri Presiden RI ke-4 Gus Dur, Alissa Wahid, menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak konsisten dan apa yang dilakukan olehnya cenderung akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 14 September 2019 - 09:33 WIB
WowKeren - Polemik terkait pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum usai. Tak sedikit pihak yang mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam menyikapi masalah tersebut.
Seperti misalnya Putri Gus Dur Alissa Wahid dan Anita Wahid. Mereka menyayangkan keputusan Jokowi terkait KPK belakangan ini. Alissa misalnya, menurutnya rekam jejak para pimpinan KPK semestinya harus dipertimbangkan, yang mana hal ini justru kurang mendapat perhatian dalam pemilihan.
"Track record itu penting," kata Alissa di Jakarta, Jumat (13/9). "Karena menunjukan integritas, kapasitas, dan proyeksi ke depannya seperti apa."
Integritas seorang pimpinan KPK amat penting diperlukan untuk memastikan calon tersebut mampu membawa KPK ke arah yang lebih baik. "Ini pertaruhan yang luar biasa," tambah Alissa.
Tak hanya perihal pemilihan capim KPK, putri Gus Dur juga menyoroti sikap DPR dalam menyusun revisi UU terkait KPK. Penyusunan RUU tersebut, dikatakannya, cenderung hanya melewati proses yang singkat serta mengabaikan beberapa pertimbangan.
"Bayangkan itu tidak ada dalam prolegnas. Kemudian DPR mengatakan tidak perlu mendengarkan masukan rakyat," tegas Alissa. "Tidak ada proses pembentukan tim untuk menganalisis dan tidak ada proses pencernaan terhadap DIMnya. Terus kita mau berharap apa terhadap proses yang hanya tiga minggu."
Hal senada juga disampaikan oleh putri Gus Dur yang lain, Anita. Menurutnya, apa yang diputuskan oleh Jokowi cenderung hanya akan melemahkan KPK. Poin-poin yang terdapat dalam RUU justru berpotensi melemahkan lembaga antirasuah. "Jadi memang kata-katanya indah, tapi secara substantif itu melemahkan KPK," kata Anita.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti pelaksanaan capim KPK yang menurut mereka justru menjadi urusan segelintir elite politik. Salah satu isu besar yang disoroti oleh mereka adalah terpilihnya Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK meskipun memiliki rekam jejak buruk. Yang mana hal ini tergolong sebagai pelanggaran kode etik.
(wk/zodi)
