Para buruh menolak kenaikan iuran Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lantaran dinilai akan menekan daya beli masyarakat dan melakukan demo di depan Gedung DPR hari ini (2/10).
- Bertilia Puteri
- Rabu, 02 Oktober 2019 - 20:44 WIB
WowKeren - Demo di depan Gedung DPR/MPR hingga kini terus berlanjut. Usai mahasiswa, kini giliran buruh yang melakukan aksi protes kepada pemerintah.
Salah satu tuntutan demo buruh pada hari ini (2/10) adalah menolak kenaikan iuran Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menanggapi tuntutan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani lantas buka suara.
Sri Mulyani berpesan agar semua elemen masyarakat menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib. "Saya harap semua elemen masyarakat, apa pun pandangan dan perbedaannya, semuanya disampaikan dalam satu koridor yang tertib. Sesuai dengan aturan undang-undang," tutur Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/10).
Menurut Sri Mulyani, Indonesia merupakan negara yang demokratis. Sehingga negara memiliki aturan-aturan yang telah disepakati bersama.
Dengan demikian, perbedaan pendapat pun menjadi hal yang wajar. Namun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan bahwa semua aspirasi harus disampaikan tanpa anarkisme dan merusak fasilitas publik.
"Kalau ada aspirasi dan perbedaan saya rasa itu wajar, namun saya harap semuanya tetap dalam proses ekspresi, aspirasi, politik yang baik," terang Sri Mulyani. "Yang tidak anarkis dan tidak merusak karena ini milik kita bersama. Apa pun yang kita rusak, itu merusak diri sendiri."
Sementara itu, buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan lantaran dinilai akan menekan daya beli masyarakat. "Kita ingin memastikan DPR dan Presiden menolak kenaikan BPJS Kesehatan, khususnya kelas 3 akan mengakibatkan daya beli turun. Misal kelas 3 jadi Rp 42 ribu dari Rp 25.500, Rp 42 ribu satu bapak, ibu, tiga anak Rp 42 kali 5 Rp 210 ribu," tutur Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, di depan Gedung DPR pada hari ini.
Namun, rencana kenaikan iuran ini dipastikan akan terus berjalan oleh Plt Menko PMK, Darmin Nasution. Ia mengaku akan melanjutkan kebijakan Puan Maharani terkait kenaikan iuran tersebut.
(wk/Bert)
