MPR periode 2019-2024 berniat untuk mengamandemen terbatas UUD 1945 demi menghidupkan kembali GBHN. Wacana ini pun sedianya dibahas dengan beberapa tokoh nasional, seperti berikut.
- Elvariza Opita
- Jumat, 11 Oktober 2019 - 20:08 WIB
WowKeren - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sedianya akan mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (11/10) malam. Rencananya rombongan Bambang Soesatyo cs akan menyampaikan undangan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada Minggu (20/10) mendatang.
Namun rupanya kedatangan mereka tak sekadar dalam rangka menyampaikan undangan. Bamsoet menyebut pihaknya juga berniat berkonsultasi soal amandemen UUD 1945.
Untuk diketahui, MPR periode 2019-2024 berniat untuk mengamandemen terbatas UUD 1945. Amandemen ini dilakukan salah satunya untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Ya sama kita akan meminta pandangan beliau selaku ketua umum partai politik besar dan mantan kandidat, kemudian jenderal," jelas politikus yang mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10). "Bagaimana pandangan beliau terhadap rekomendasi yang disampaikan MPR 2014-2019 kepada kami. Kita minta masukan."
Namun rupanya Prabowo bukan satu-satunya tokoh nasional yang diajak diskusi soal amandemen UUD 1945. Sebelumnya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga diajak berdiskusi perihal amandemen UUD oleh Bamsoet cs.
"Kemarin ke Bu Mega itu karena Bu Mega sebagai mandataris terakhir presiden, dari mandataris terakhir dari MPR," jelas Bamsoet, seperti dilansir dari Suara. "Sebelum kemudian tidak ada lagi dan Bu Mega sempat menjalankan konstitusi hasil amandemen keempat ini selama dua tahun."
Tak hanya Prabowo dan Megawati, Bamsoet menyebut akan berdiskusi soal amandemen UUD dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun demikian Bamsoet tak menjelaskan secara detail kapan rombongannya akan menemui sang Ketua Umum Partai Demokrat.
"Nanti pun kita akan bertemu dengan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono," pungkasnya. "Kita juga akan menanyakan hal yang sama selama beliau menjabat apakah konstitusi yang beliau jalan kan itu perlu penyempurnaan atau tidak."
Sementara itu, wacana amandemen terbatas UUD 1945 menuai pro dan kontra dari masyarakat lantaran dikhawatirkan menghidupkan kembali era orde baru. Kendati berjanji hanya akan mengamandemen peraturan terkait GBHN, banyak pihak khawatir pembahasan akan melebar dan "menyentuh" ranah lain.
(wk/elva)
