Tito Karnavian Tegaskan Tak Pernah Sebut Pilkada Dikembalikan ke DPRD
Nasional

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklarifikasi bahwa dirinya ingin agar dilakukan evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah. Menurutnya, tidak ada yang salah jika ingin melakukan evaluasi.

WowKeren - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi ramainya polemik soal Pemilihan Kepala Daerah yang akan dikembalikan ke DPRD. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan semacam itu.

"Usulan agar dikembalikan kepada DPRD, ini saya menyampaikan, saya tidak pernah menyampaikan kembali kepada DPRD," kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11). "Ini saya klarifikasi."

Ia menjelaskan bahwa usulannya adalah agar ada evaluasi terhadap Pilkada yang digelar secara langsung. Menurutnya, evaluasi sah-sah saja dilakukan, apalagi terkait kebijakan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa evaluasi harus dilakukan lewat kajian secara empiris dan akademik. Kajian empiris diperlukan untuk mengetahui evaluasi berdasarkan pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini. Sedangkan kajian akademik diperlukan karena kajian ini merujuk pada data sehingga bisa dipertanggungjawabkan.


"Kenapa kajian akademik, karena memiliki metodologi," jelas Tito. "Yang bisa dipertanggungjawabkan dengan data, data kuantitatif, data kualitatif data gabungan kualitatif dan kuantitatif."

Ia tidak menampik jika Pilkada yang digelar secara langsung cukup baik karena melibatkan rakyat. Namun, perlu juga dipahami bahwa pelaksanaan Pilkada ini juga memunculkan konflik. Hal itu dikatakannya berdasarkan apa yang dialaminya dulu ketika masih menjabat sebagai Kapolri.

"Tapi praktiknya setelah lebih dari sekian belas tahun, kita juga melihat ada dampak negatifnya," lanjut Tito. "Ada potensi konfliknya, itu jelas. Saya sendiri sebagai mantan Kapolri, mantan Kapolda, itu melihat langsung."

Sebelumnya, pernyataan Tito yang dianggap ingin mengembalikan sistem Pilkada yang dipilih oleh DPRD menuai pro kontra. Tak sedikit pihak yang tidak setuju jika kepala daerah kembali dipilih DPRD. Salah satunya mantan Komisioner KPK Hadar Nafis Gumay.

"Jangan lupa, salah satu faktor kenapa kita sepakat pindah ke pemilihan langsung," kata Hadar dilansir CNN Indonesia, Jumat (8/11). "Karena permainan uang di DPRD. Kita mau kembali ke sana?"

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts