Lewat cuitannya, Ketua DPP Partai Demokrat itu menyindir Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang 'halu' alias berhalusinasi. Sindiran ini ia sampaikan dengan alasan berikut.
- Elvariza Opita
- Jumat, 29 November 2019 - 08:09 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo tentu menyimpan sejumlah angan dan rencana untuk periode kedua kepemimpinannya. Target besar yang ingin dicapainya pun telah gamblang disampaikan, yakni efisiensi birokrasi demi mendatangkan investasi.
Salah satu yang coba dilakukan Jokowi adalah dengan memangkas jabatan eselon di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tak main-main, Jokowi berencana memangkas jabatan eselon III dan IV yang disebut-sebut akan berdampak terhadap ratusan ribu PNS.
Lebih lanjut, Jokowi pun berniat mengganti peran para pejabat eselon III dan IV in idengan robot pintar alias artificial intelligence (AI). "Saya sudah perintahkan juga ke Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) agar diganti dengan AI," kata Jokowi di Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Wacana yang terkesan visioner serta futuristik itu rupanya tak selalu menuai respons positif. Salah satu yang memberikan reaksi negatif adalah Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.
Lewat cuitan yang diunggahnya pada Kamis (28/11) sore, Jansen mengkritik Jokowi yang tak fokus pada permasalahan Indonesia saat ini. Bahkan dengan terang-terangan Jansen menyebut Jokowi halu alias berhalusinasi.
"Udahlah pak. Saran saya lebih baik bapak fokus menyelesaikan persoalan2 yg didepan mata aja. BPJS, ekonomi tdk meroket, dll," tulis Jansen lewat akun @jansen_jsp. "Ketimbang jadi 'halu' begini."
Menurut Jansen, wacana pemangkasan eselon dan menggantinya dengan AI terlalu "tinggi" untuk direalisasikan di Indonesia, apalagi dalam waktu dekat. Namun demikian, Jansen mengaku tak bisa mendesak lebih lanjut bila memang niatan Jokowi sudah bulat.
Hanya saja Jansen mengajukan satu syarat untuk hal tersebut. "Tapi kalau bapak maksa tetap ingin mencoba, bagus juga para staf khusus bapak lebih dulu dijadikan percontohan diganti robot," kata Jansen, kembali menyindir staf khusus Jokowi, terutama yang dari kalangan milenial.
Di sisi lain, Jokowi menilai penggantian pejabat eselon dengan AI berdampak positif terhadap efisiensi birokrasi dan pelayanan publik. Namun Jokowi tak menampik perlu adanya payung hukum yang jelas, dalam hal ini omnibus law, sebelum rencana tersebut direalisasikan.
(wk/elva)
