Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Sebut Ada Yang Ingin Cari Muka
Nasional

Presiden Joko Widodo dengan tegas menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia pun mengatakan bahwa ada yang ingin mencari muka dari wacana yang beredar itu.

WowKeren - Seiring dengan rencana amandemen UUD 1945, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode pun mengemuka. Namun, Seskab Pramono Anung sempat mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan rencana tersebut.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi pun kembali menegaskan secara langsung bahwa dirinya tidak menyetujui adanya perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. Ia mengingatkan bahwa sebaiknya amandemen UUD 1945 tidak melebar ke ranah yang tidak diperlukan

"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (2/12). "Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana."

Dengan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden tersebut, Jokowi pun kembali menegaskan bahwa ia tidak setuju akan adanya amandemen UUD 1945. "Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," katanya.


Jokowi meminta agar lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal daripada amandemen UUD 1945 yang saat ini kian melebar. Jokowi kemudian mengatakan bahwa pihak yang mewacanakan hal tersebut ada tiga kemungkinan yang ingin dilakukannya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka," ungkapnya yang dilansir Detik pada Senin (2/12). "Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan."

Wacana perubahan masa jabatan menjadi tiga periode ini awalnya dilontarkan oleh Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pimpinan MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid. Ia mengatakan bahwa NasDem mendorong agar amandemen UUD juga membahas masa jabatan presiden tiga periode.

Berbeda dengan keduanya, Ketua DPP PSI yakni Tsamara Amany justru mengatakan bahwa presiden cukup 1 periode, namun masa jabatannya diubah jadi 7 tahun. "Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya," ujar Tsamara pada Kamis (21/11).

(wk/aros)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru