Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengusulkan untuk memperluas lahan ibu kota baru Indonesia hingga mencapai 400 ribu hektare. Menurutnya dengan penambahan luas ini dapat membuat ibu kota lebih hijau dan sehat.
- Nidya Putri
- Jumat, 06 Desember 2019 - 09:24 WIB
WowKeren - Rencana untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur masih dikaji oleh sejumlah panitia hingga saat ini. Baru-baru ini, ada masukan dari Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang mengusulkan agar terjadi penambahan luas lahan ibu kota baru dari 180 ribu hektare menjadi 400 ribu hektare.
Penambahan lahan ini akan diambil dari kawasan hutan dan lahan konservasi seperti Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Menurutnya, dengan memasukkan kawasan hutan lindung ke dalam wilayah ibu kota akan dapat membuat hutan lebih terpelihara.
Selain itu, ibu kota juga akan menjadi lebih sehat karena dikelilingi oleh hutan yang menghasilkan banyak oksigen. "Agar bernuansa green, modern, metropolis dan keberlanjutan dalam kelestarian lingkungan," jelas Isran saat menjadi narasumber pada Sarasehan Udara "Ibu Kota Baru Indonesia, Ibu Kota Kita Bersama" di Balikpapan, Rabu (4/12).
Ia juga menambahkan jika tambahan lahan hingga 220 ribu hektar tersebut dapat dimungkinkan. Pasalnya, kawasan hutan lindung di kawasan Sepaku dan Samboja luasan lahan adalah tanah negara.
Sedangkan untuk infrastruktur penunjang pun sudah siap dan sudah dibangun. Seperti bandara dan pelabuhan, kemudian jalan tol sedang dibangun dan akan segera selesai.
Dalam kesempatan yang sama, Isran juga mengingatkan agar masyarakat Kaltim untuk membekali diri agar bisa bersaing dengan para pendatang yang tertarik dengan ibu kota baru Indonesia tersebut. "Jangan hanya jadi penonton," tegasnya.
Sementara itu, Wakapolda Kaltim Brigjen Polisi Eddy Sumitro Tambunan mengatakan untuk menyongsong keberadaan ibukota baru negara Polda Kaltim telah membentuk satuan tugas untuk mencegah terjadinya berbagai tindakan gangguan keamanan seperti konflik sosial hingga pencegahan adanya spekulan tanah.
"Kami juga menambah jumlah personel untuk mengantisipasi pertambahan penduduk ketika ibukota sudah pindah ke Kaltim," ujar Eddy. "Bahkan, untuk Balikpapan sebagai kota penyangga utama sudah ditingkatkan dari Polres menjadi Polresta, jadi yang memimpin bukan lagi AKBP melainkan Kombes Polisi."
(wk/nidy)
