Diketahui, sistem zonasi ini telah berjalan sekitar 2 tahun dan merupakan 'warisan' Menko PMK Muhadjir Effendy kala masih menjabat sebagai Mendikbud sebelum Nadiem.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 13 Desember 2019 - 10:55 WIB
WowKeren - Belum genap 2 bulan menjabat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah membuat sejumlah gebrakan. Di antaranya adalah penghapusan Ujian Nasional (UN) dan juga perombakan sistem zonasi.
Rencana Nadiem untuk mengubah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi ini lantas dikritisi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Diketahui, sistem zonasi ini telah berjalan sekitar 2 tahun dan merupakan "warisan" Muhadjir kala masih menjabat sebagai Mendikbud sebelum Nadiem.
Menurut Muhadjir, Nadiem harus paham bahwa sejak awal Presiden Joko Widodo memiliki visi-misi untuk mewujudkan pemerataan dan berkeadilan. Jokowi bahkan disebut telah secara langsung memerintahkan agar kastanisasi di tingkat sekolah dihapus.
"Tentang zonasi, tentu saja silahkan ada perubahan. Tapi itu juga memang itu menterjemahkan visi bapak presiden, yaitu apa, pemerataan dan berkeadilan," terang Muhadjir dilansir CNN Indonesia pada Jumat (13/12). "Dan itu Pak Presiden perintah langsung supaya dihapus kastanisasi sekolah."
Namun, Muhadjir juga paham bahwa akan ada pihak yang menang dan kalah dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pendidikan. Sehingga apabila Nadiem memilih untuk menambah kuota penerimaan jalur prestasi dalam sistem zonasi, maka hal itu tidak menjadi masalah. Muhadjir menyebut bahwa semuanya hanya bergantung pada pilihan dan prioritas yang diambil.
"Ini sekali lagi soal pilihan, ketika memperhatikan mereka yang punya nilai tinggi untuk diprioritaskan itu juga soal pilihan," jelas Muhadjir. "Apa jelek? tidak. Tapi semuanya pasti ada tadi itu, ada politik will ada politikal lost."
Meski demikian, Muhadjir juga menyayangkan sistem kastanisasi yang selama ini telah berakar di sekolah di Indonesia. Ia menyebut bahwa kastanisasi di sekolah-sekolah Indonesia jelas bertentangan dengan dasar negara Pancasila.
"Nah satu hal yang selama ini menurut saya begitu bertentangan dengan Pancasila, menurut saya adalah terjadinya kastanisasi sekolah. Ada sekolah yang kumpulan orang kaya pinter-pinter. Kenapa pinter, ya karena kaya," pungkas Muhadjir. "Karena dia bisa dapat akses pendidikan yang banyak. Tapi kemudian ada sekolah kumpulan anak miskin, kenapa, karena miskin ya tidak pinter."
Sebelumnya, Nadiem menyampaikan perubahan kuota penerimaan siswa baru berdasarkan sistem zonasi. Kuota bagi siswa yang bermukim di kawasan zonasi yang tadinya 80 persen dikecilkan menjadi 50 persen.
Lalu kuota bagi siswa berprestasi yang tadinya hanya 15 persen ditingkatkan 30 persen. Sedangkan kuota jalur afirmasi untuk pemegang Kartu Indonesia Pintar tetap 15 persen. Dan kuota untuk jalur perpindahan domisili orangtua juga tetap 5 persen.
(wk/Bert)
