Gerindra menduga insiden gagalnya KPK menggeledah Kantor DPP PDIP merupakan wujud pelemahan lembaga. Pasalnya hingga kini KPK masih belum bisa 'menjebol pertahanan' markas PDIP tersebut.
- Elvariza Opita
- Senin, 13 Januari 2020 - 17:11 WIB
WowKeren - Ada beragam insiden terjadi selama KPK berusaha mengungkap kasus dugaan suap yang melibatkan eks Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Salah satunya adalah "drama" ketika tim penyelidik KPK gagal menggeledah Kantor DPP PDIP pada Kamis (9/1) pekan lalu.
Hingga beberapa hari berlalu sejak KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka, rupanya lembaga antirasuah itu masih gagal melakukan penggeledahan ke Kantor DPP PDIP. Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, penyidik KPK sudah berkali-kali mendatangi markas partai berlogo kepala banteng tersebut.
Salah satu alasan yang dikemukakan oleh PDIP adalah tak adanya surat tugas dari tim yang menyambangi Kantor DPP. Sementara di sisi lain, dalam konferensi persnya, KPK menegaskan pihaknya sudah memiliki surat izin namun memang prosedur perizinan masuk di sana begitu lama.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa ikut angkat bicara. Desmond melihat peristiwa ini sebagai bukti bahwa lembaga antirasuah telah dilemahkan lantaran penggeledahan harus izin ke Dewan Pengawas.
"Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK sudah dilemahkan," tutur Desmond di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1). "Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini. Tinggal pemerintah merespons ini."
Desmond pun mengaku pihaknya sudah meminta agar urusan Dewan Pengawas KPK sebagai produk Revisi UU dikaji ulang. Apalagi karena Dewas KPK nantinya akan diisi oleh orang-orang pilihan Presiden Joko Widodo dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Oleh karena itu, Desmond pun kembali mendesak agar Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) demi mencabut keabsahan UU KPK hasil revisi. Hal ini dilakukan agar OTT dan penggeledahan bisa dilakukan seefisien mungkin seperti sebelumnya.
"Maka tuntutan Perppu yang berkaitan dengan pelemahan ini dalam rangka memperkuat. Saya pikir kita respons dengan baik," jelas Desmond, dilansir dari laman Jawa Pos.
(wk/elva)
