Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri angkat bicara mengenai keberadaan politikus PDIP, Harun Masiku yang diduga terlibat kasus suap dalam PAW anggota DPR.
- Ruth Meliana
- Senin, 27 Januari 2020 - 13:56 WIB
WowKeren - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. Keempat tersangka tersebut adalah Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelin, Saeful, dan terakhir adalah Politikus PDIP Harun Masiku.
Keberadaan Harun sendiri hingga saat ini masih menjadi tanda tanya. Ketua KPK Firli Bahuri mengaku pihaknya masih kesulitan untuk mencari jejak Harun. Padahal, pihak KPK sudah melintasi pulau demi mencari mantan caleg PDIP tersebut.
Firli membeberkan jika pihaknya telah mendatangi beberapa tempat antara lain ke Sulawesi hingga Provinsi Sumatra Selatan. Namun hal tersebut masih belum membuahkan hasil yang signifikan.
"Kami sudah cari. Semua wilayah yang ada indikasi ada tempat persembunyiannya," kata Firli di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (27/1). "Apakah di Sulawesi, apakah di Sumatera Selatan, sudah kita lakukan semua, tapi belum ada, belum ke tangkap."
Firli mengaku proses pencarian Harun sangatlah tidak mudah. Bahkan ia mengibaratkannya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. "Nyari orang itu nggak gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam," ungkap Firli.
Meski masih belum mendapatkan titik terang mengenai keberadaan Harun, namun KPK tetap yakin pihaknya akan menangkap Harun. "Pasti akan ke tangkap," tegas Firli.
Harun sendiri saat ini masih berstatus buron. Ia dituduh ikut terlibat dalam kasus PAW anggita DPR dari PDIP dengan memberikan suap kepada Wahyu saat masih aktif menjabat sebagai Komisioner KPU.
KPK juga sebelumnya sempat menanyakan keberadaan Harun kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Jumat (24/1) lalu. Namun sebagai saksi, Hasto mengaku sama sekali tidak mengerti dimana Harun saat ini.
"Sama sekali tidak tahu," ujar Hasto setelah menjalani pemeriksaan di KPK saat itu. "Karena partai tegaskan berulang kali melalui surat edaran tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, apalagi tindakan melanggar hukum."
(wk/lian)
