Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan opini pribadinya terkait rencana pemulangan WNI eks ISI ke Indonesia.
- Ruth Meliana
- Kamis, 06 Februari 2020 - 09:08 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia sedang mengkaji rencana pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat bergabung dengan organisasi terorisme Internasional, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Rencana tersebut sontak mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya menyatakan jika pemerintah sedang menghitung keuntungan maupun kerugiannya terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS. Oleh sebab itu, belum ada kepastian terkait pemulangan WNI eks ISIS yang akan dilakukan pemerintah.
Namun secara pribadi, Mahfud MD memiliki pendapatnya sendiri terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS ini. Ia menyatakan setuju dengan sejumlah pihak yang merasa keberatan untuk memulangkan 660 WNI tersebut. Menurutnya, rencana pemulangan tersebut sebagai hal yang "ngaco".
"Kalau Anda tanya ke saya, Mahfud, saya enggak setuju dipulangkan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini seperti dilansir oleh Detik, di kantornya pada Rabu (5/2) siang. "Itu ngaco!"
Mahfud mengatakan untuk memulangkan WNI tersebut dan mengembalikannya di tengah-tengah masyarakat, tentunya membutuhkan waktu dan tahapan tertentu. Apalagi, WNI tersebut pernah melakukan pelanggaran hukum yang berat sehingga dipastikan akan menjalani proses hukum terlebih dahulu.
Nantinya, selama menjalani proses hukum, Pemerintah Indonesia akan melakukan dideradikalisasi dan pembinaan. Setelah itu, WNI tersebut baru bisa diserahkan ke tengah-tengah masyarakat.
Meski demikian, Mahfud menyebutkan banyaknya kesulitan dan yang pasti akan diterima oleh WNI eks ISIS tersebut saat kembali tinggal di Indonesia. Pasalnya, akan banyak masyarakat yang menyindir dan menolak keras kehadiran WNI tersebut di tengah-tengah mereka. "Mereka akan dihindari, disindir, dicibir, ya jadi teroris lagi. Jadi, ya biar saja di luar kalau (pendapat) saya ya," ungkap Mahfud.
Mahfud mengaku jika pernyataan penolakannya tersebut semata-mata berdasarkan opini pribadinya. Hal tersebut tidak serta merta akan diikuti oleh pejabat lainnya sehingga ia mempersilahkan masing-masing pejabat untuk memberikan argumentasinya. "Saya ini demokratis orangnya, silahkan. Kami kaji bersama baik-buruknya," pungkas Mahfud.
(wk/lian)
