Isu Pemulangan WNI Eks ISIS, Puan Maharani: Apa Mereka Masih Mengakui Sebagai Warga Indonesia?
Instagram/puanmaharaniri
Nasional
Pro-Kontra Pemulangan WNI Eks ISIS

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengungkapkan hal-hal yang perlu dicermati pemerintah sebelum memulangkan warga negara Indonesia (WNI) mantan simpatisan ISIS.

WowKeren - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani ikut angkat bicara soal ramainya isu pemulangan WNI mantan simpatisan ISIS. Puan pun mengajak agar masyarakat Indonesia berpikir cermnat soal isu tersebut.

Putri Megawati Soekarnoputri tersebut mempertanyakan apakah ratusan WNI tersebut masih mengakui dan mau menjadi bagian dari Indonesia. Hal ini lah yang perlu dicermati sebelum wacana pemulangan tersebut dilakukan.


"Yang pasti adalah kita harus cermati dulu, apakah kemudian 600 orang lndonesia ini memang masih memiliki paspor, apakah mereka secara sukarela meninggalkan paspor Indonesia untuk kemudian pergi ke satu negara untuk kemudian menjadi ISIS," tutur Puan di Kompleks Parlemen pada Senin (10/2). "Itu yang pertama yang harus kita lakukan dan cermati."

Pemerintah dinilai Puan harus jeli dalam menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi munculnya isu pemulangan WNI eks ISIS ini. Politisi PDIP tersebut kembali bertanya, apakah para WNI tersebut sendiri yang menyesal dan ingin kembali ke Tanah Air?

"Jadi jangan terburu-buru. Kita lihat dulu seperti apa situasinya dan kondisinya di sana," ujar Puan. "Apakah mereka itu masih mengakui sebagai warga negara Indonesia?"

Lebih lanjut, Puan menyarankan pemerintah mengambil sikap antisipasi apabila WNI eks ISIS tersebut tak ingin mengakui dirinya sebagai bagian NKRI. "Kalau dirinya saja sudah tidak mau menjadi warga negara Indonesia, tentu saja pemerintah harus memperhatikan langkah-langkah yang lebih cermat dan lebih antisipatif untuk bisa memulangkan mereka," jelas Puan.

Diketahui, isu pemulangan WNI eks ISIS ini memang menuai pro kontra. Namun di tengah-tengah protes penolakan pemulangan WNI eks ISIS, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun mengingatkan tanggung jawab pemerintah terhadap warga negaranya.

"Sepanjang dia masih dalam kategori WNI," tegas Taufan, dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (9/2). "Maka Indonesia harus mengurusnya, tanggung jawabnya."

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts