Pemerintah telah tegas menolak rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Salah seorang mantan pendukung ISIS pun mengaku pasrah dengan keputusan tersebut.
- Nidya Putri
- Kamis, 13 Februari 2020 - 13:15 WIB
WowKeren - Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) eks partisipan ISIS untuk pulang ke Tanah Air. Keputusan tersebut disampaikan oleh Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris," ujarnya. "Bahkan tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter (FTF) ke Indonesia."
Mengetahui keputusan pemerintah tersebut, mantan pendukung ISIS, Aleeyah Mujahid, bukan nama sebenarnya, mengatakan tak bisa berkomentar banyak. "Speechless aku,” kata Aleeyah dilansir Tempo, Kamis (13/2).
Aleeyah meragukan bahwa keputusan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md tersebut sudah final. “Ini sudah final tah? Sebelumnya aku dengar akan didiskusikan dan dirapatkan keputusannya di bulan Mei," ungkapnya. "Sudah matang kah ini."
Lebih lanjut, ia pun mengaku pasrah jika dirinya tak bisa kembali ke tanah air. Namun, ia masih berharap jika pemerintah bakal berubah pikiran terkait keputusan tersebut.
“Hari ini mereka bilang enggak, siapa tahu besok-besok ada sesuatu yang menggerakkan hatinya untuk berubah pikiran," paparnya. "Aku enggak tahu harus berucap apa, mungkin Allah punya rencana yang lebih baik."
Sebelumnya, keputusan tersebut telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dilakukan demi menjamin keamanan dalam negeri.
"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan," terang Jokowi ketika ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2). "Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI."
Jokowi sendiri bahkan memerintahkan agar dilakukan identifikasi terhadap ratusan WNI tersebut. Nantinya data tersebut akan dimasukkan ke Imigrasi untuk dicegah masuk ke Indonesia.
"Yang kedua, saya perintahkan agar itu diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana. Nama dan siapa berasal dari mana sehingga data itu komplet sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi," tegasnya, dilansir dari Detik News. "Tegas ini saya sampaikan."
(wk/nidy)
