Opsi lockdown, baik nasional maupun parsial, sudah ditempuh oleh beberapa negara demi menekan angka penyebaran virus Corona. Namun sampai sekarang opsi ini masih ditolak oleh pemerintah RI.
- Elvariza Opita
- Rabu, 18 Maret 2020 - 14:32 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali menegaskan opsi lockdown, baik nasional maupun parsial, belum dipikirkan demi menghadapi wabah virus Corona. Jokowi bahkan menegaskan pemerintah daerah tak boleh mengambil kebijakan lockdown secara mandiri tanpa instruksi dari pemerintah pusat.
Tentu kebijakan Jokowi dan jajaran pemerintah pusat ini menuai banyak pertanyaan publik. Belakangan alasan di balik keengganan pemerintah pusat menempuh langkah lockdown terkuak, yakni dampak ekonominya.
Di sisi lain, salah satu daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak adalah DKI Jakarta. Tentu bila kebijakan lockdown ditempuh, ada dampak besar-besaran yang mesti ditanggung, salah satunya soal kesiapan rantai pasok bahan pangan selama lockdown berlangsung.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebut DKI Jakarta merupakan provinsi yang pemenuhan bahan pangannya bergantung pada rantai pasok dari daerah lain. Dengan demikian, bila dilakukan lockdown dan akses dari serta menuju ke Ibu Kota ditutup, maka distribusi bahan pangan pun riskan tersendat.
"Dari sisi ekonomi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan struktur ekonomi saat ini, seperti ketergantungan keluar masuk barang," terang Susiwijono, Selasa (17/3). "Terutama DKI Jakarta ini pasokan bahan pangan dari luar DKI Jakarta, sehingga harus dipertimbangkan betul."
Saat ini gugus tugas di bawah pimpinan pemerintah pusat masih terus mengkaji hal tersebut. Pertimbangan kebijakan lockdown juga terus dibahas dengan pemerintah daerah terkait.
Lantas apakah langkah ini bermakna opsi lockdown mulai dilirik pemerintah? Susiwijono tak memberi jawaban gamblang. Kendati demikian, ia mengimbau agar masyarakat menjalankan kebijakan social distancing yang dijalankan pemerintah pusat sembari menanti hasil kajian dari gugus tugas terkait lockdown.
Kemenko Perekonomian pun, imbuh Susiwijono, sangat mendukung kebijakan tersebut. "Social distancing harus kami support. Bagaimana kami kurangi interaksi sosial untuk kurangi penularan COVID-19," tuturnya, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (18/3).
(wk/elva)
