Pemerintah India telah memberlakukan opsi lockdown untuk menghadapi pandemi virus corona, puluhan ribu warga disebut mengalami berbagai macam bentuk diskriminasi.
- Ruth Meliana
- Kamis, 09 April 2020 - 15:51 WIB
WowKeren - Pemerintah India telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan lockdown dalam upaya meredam pandemi virus corona (COVID-19). Puluhan ribu warga pun dikarantina di rumah mereka masing-masing.
Namun, sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat tetap di rumah dinilai sebagai bentuk diskriminasi. Hal ni terlihat dari tanda-tanda yang dipasang di tembok depan rumah warga.
Dalam tanda tersebut, terlihat bagaimana data-data pribadi warga India yang dikarantina diekspos secara lantang ke publik. Data tersebut menunjukkan status masyarakat apakah menunjukkan gejala virus corona atau tidak.
Salah satunya seperti yang menimpa keluarga Bharat Dhingra yang tinggal di ibu kota India, Delhi. Dhingra tinggal bersama enam anggota keluarganya dan menjalani karantina sejak saudara ipar laki-lakinya kembali dari Amerika Serikat (AS) pada 22 Maret lalu.
Saudara iparnya tersebut memang sama sekali tidak menunjukkan gejala COVID-19. Meski demikian, seluruh keluarganya dengan taat tetap melakukan isolasi diri sesuai dengan imbauan pemerintah.
Namun, pejabat setempat tiba-tiba datang ke rumahnya. Pejabat tersebut menuliskan stiker di luar rumah mereka yang bertuliskan “Jangan berkunjung. Penghuni rumah sedang dikarantina.”
Tanda itu membuat keluarganya mengalami stres dan tekanan psikologis yang besar. Ia bahkan menggambarkan situasi rumahnya yang saat ini seperti kebun binatang.
Pasalnya, sejumlah orang yang melewati kediamannya senang mengambil gambar rumah Dhingra. Bahkan, saat ada anggota keluarganya yang baru melangkah ke balkon sebentar, langsung disuruh para tetangganya untuk masuk.
"Rumah kami telah menjadi seperti kebun binatang" ungkap Dhingra seperti dilansir dari BBC, Kamis (9/4). "Orang-orang mengambil gambar rumah kami ketika mereka lewat. Tetangga kami menyuruh kami masuk ke dalam rumah, bahkan ketika kami hanya melangkah ke balkon sebentar.”
Dhingra mengaku jika dirinya sangat memahami upaya pemerintah untuk memberikan kesadaran pada masyarakat terkait pentingnya tetap di rumah. Namun, diskriminasi yang dialami keluarganya cukup besar lantaran orang-orang setempat terus membagikan foto rumahnya di grup WhatsApp lokal.
”Kami juga memahami bahwa rumah-rumah yang warganya dikarantina perlu ditandai untuk kesadaran," kata Dhingra. "Pejabat pemerintah sangat baik kepada kami, tetapi sikap beberapa orang yang menyakitkan.”
"Beberapa orang membagikan foto rumah kami di grup WhatsApp lokal sebagai peringatan,” sambungnya. “Orang-orang perlu menyadari bahwa karantina di rumah adalah tindakan pencegahan - itu tidak berarti kami terinfeksi, tetapi katakanlah bahkan jika kami terinfeksi, kami tidak perlu dikucilkan."
Tidak sampai disitu, orang-orang yang wajib karantina ini juga diberikan cap khusus oleh pemerintah di tangan mereka. Pengalaman tidak mengenakkan ini dibagikan oleh pasangan suami istri yang tidak ingin diidentifikasi.
Pasangan ini tinggal di Noida, pinggiran kota Delhi yang selama ini dikenal menjadi tempat horor bagi banyak orang. Pasangan ini menceritakan pengalaman mereka yang langsung dikarantina setelah pulang dari luar negeri.
"Kami langsung melakukan karantina setelah kembali dari luar negeri sebagai tindakan pencegahan,” ucap salah satu pasangan ini. “Kami tidak menyadari bahwa kami akan sepenuhnya dijauhi oleh masyarakat.”
”Tapi semua orang memandang kami dengan curiga. Bahkan ketika kami berada di balkon kami. Kecurigaan itu ada di mata mereka,” sambungnya. “Kami tidak akan bertemu siapa pun. Sangat menyedihkan bahwa kami diperlakukan seperti ini.”
Masalah diskriminasi ini rupanya dialami oleh banyak warga India saat ini selama proses pandemi. Apalagi, sejumlah kasus bahkan membuat nama dan alamat warga yang dikarantina dipublikasikan.
Sejumlah pengacara menegaskan jika hal tersebut melanggar privasi orang. “Akan baik-baik saja jika pemerintah hanya menerbitkan nama itu. Tetapi memberikan alamat adalah masalah," kata seorang pengacara yang berbasis di Bangalore, KV Dhananjay.
(wk/lian)
