DPR PDIP Minta Jokowi Tak Reshuffle Mendagri Tito, Tuai Reaksi Mengejutkan Ini
Instagram/titokarnavian
Nasional
Ancaman Reshuffle Kabinet Jokowi

Mendagri Tito Karnavian angkat bicara soal usulan Johan Budi, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, yang mengusulkan agar Presiden Joko Widodo tak 'mendepaknya' di tengah ancaman reshuffle.

WowKeren - Diketahui Presiden Joko Widodo baru saja menyuarakan emosinya atas kinerja para menteri selama era pandemi Corona. Dalam kesempatan itu bahkan Jokowi sempat melontarkan ancaman akan melakukan reshuffle apabila menterinya tak bisa meningkatkan kinerjanya.

Di tengah ancaman itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi menyampaikan usulan untuk "menyelamatkan" salah satu menteri. Yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena sang menteri selama ini rajin hadir rapat dan berkoordinasi dengan DPR RI.


Permintaan Johan itu pun sudah didengar oleh Tito langsung. Menariknya Tito justru mengaku tak nyaman dengan permintaan tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya tidak pernah meminta kepada Johan supaya memunculkan wacana agar dirinya tak "ditendang" dari Kabinet Indonesia Maju.

"Jadi kemarin ada yang menyampaikan (soal tak diganti), saya agak sedikit kurang nyaman. Nanti dikira ada pesanan dari saya, tidak," jelas Tito ketika dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6). "Saya sama sekali tak pernah meminta kepada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain tidak."

Purnawirawan Kapolri itu meyakini ucapan Johan merupakan bentuk spontanitas belaka. Tito juga menegaskan bahwa kehadirannya di tiap rapat kerja, termasuk yang digelar oleh Komisi II DPR RI yang berkaitan dengan bidang kerjanya, merupakan bentuk kewajibannya sebagai seorang Mendagri.

Sementara untuk urusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Preisden. "Saya percaya bahwa jabatan apapun juga itu amanah dari Allah, dan atas keputusan hak prerogatif presiden, kita hormati," tutur Tito, dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (1/7).

Tito sendiri enggan banyak berkomentar soal ancaman reshuffle tersebut. Mantan Kapolda Metro Jaya itu menegaskan bahwa saat ini pihaknya hanya fokus untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Kementerian Dalam Negeri saja.

Salah satu yang sedang menjadi fokus utamanya adalah pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang. Diketahui pelaksanaan Pilkada itu menuai banyak pro dan kontra karena nekat dilaksanakan di tengah pandemi virus Corona.

"Insya Allah dengan situasi yang baru dan luar biasa karena COVID-19," pungkas Tito. "Kita akan bisa menjaga agar Pilkada tak menjadi media penularan COVID-19."

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts