Pemerintah berencana menghapus BBM beroktan rendah karena dianggap tak ramah lingkungan, seperti Premium dan Pertalite. Pertamina pun mengaku sudah menyiapkan 3 skema untuk rencana ini.
- Elvariza Opita
- Rabu, 01 Juli 2020 - 15:07 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu muncul wacana pemerintah untuk menghapus beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM). Yang sedianya "didepak" dari pasaran Indonesia adalah BBM beroktan rendah seperti Premium dan Pertalite.
Wacana ini pun kian gencar disuarakan belakangan. Bahkan PT Pertamina (Persero) menyatakan sudah memiliki skema jangka panjang untuk menghapus secara perlahan penggunaan BBM beroktan rendah tersebut.
Bila merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017, skema ini akan diterapkan secara bertahap mulai 2019 sampai 2021. Lantas seperti apakah strategi yang disiapkan Pertamina?
Pertama, pasokan BBM tipe Premium lah yang akan perlahan-lahan dikurangi. Namun tentu saja akan diiringi dengan edukasi dan kampanye untuk mendorong kampanye penggunaan BBM beroktan diatas 90 seperti Pertamax dan Pertamax Turbo.
Skema kedua, Pertamina akan mengurangi ketersediaan BBM Premium dan Pertalite di SPBU. Selain itu Pertamina akan memberikan edukasi dan kampanye agar masyarakat beralih ke BBM beroktan lebih tinggi.
Sedangkan skema terakhir, SPBU dalam arahan Pertamina akan melakukan simplifikasi produk yang dijual. Dalam hal ini SPBU hanya akan menjual dua varian BBM yang memiliki nomer oktan tinggi seperti Pertamax (91/92) dan Pertamax Turbo (95).
Namun belum ada informasi kapan skema ini akan mulai dijalankan. Sementara kondisi di lapangan saat ini menunjukkan konsumsi bensin jenis Premium dan Pertalite justru meningkat dari tahun ke tahun.
Konsumsi bensin jenis Premium pada 2018 mencapai 31,3 persen, meningkat mencapai 33,3 persen pada 2019. Sedangkan untuk penggunaan Pertalite pada 2018 mencapai 52,4 persen, ikut meningkat tajam pada 2019 menjadi 56,3 persen secara nasional.
Wacana penghapusan BBM tipe Premium dan Pertalite ini pun sempat mendapat tanggapan dari Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia menilai Premium memang harus segera ditinggalkan karena hanya tinggal 7 negara miskin di dunia yang memproduksinya, di samping karena Premium yang beroktan rendah tak ramah lingkungan.
"Polusi banget kalau orang ngisep kena kanker paru-paru macam-macam," ujar Ahok, seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (1/7). "Nambah-nambah jebolnya biaya BPJS Kesehatan juga. Orang hidup sehat ya dicabut gitu loh sediakan transportasi umum yang murah dan banyak."
(wk/elva)
