PSBB juga akan membatasi mobilitas warga yang mana hal ini akan berdampak pada ekonomi mereka. Sehingga pemerintah daerah harus berani menjamin logistik dan ekonomi masyarakatnya
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 11 September 2020 - 16:10 WIB
WowKeren - Provinsi DKI Jakarta memainkan peranan yang sangat penting sebagai pusat perekonomian nasional. Sehingga ketika wilayah ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maka sudah barang tentu akan berimbas pada wilayah lain di sekitarnya.
Terutama bagi daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sehingga tak heran jika keputusan Jakarta untuk menerapkan PSBB menimbulkan pertanyaan apakah daerah penyangga akan menerapkan langkah serupa.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan jika wilayahnya tidak akan mengambil langkah serupa. Sebab menurutnya, PSBB bukan keputusan tepat untuk menekan penyebaran virus corona. Selain itu, PSBB tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Langkah ini memiliki konsekuensi besar.
"Kita sudah hitung dan belajar dari pengalaman juga," kata Bima dilansir detikcom, Jumat (11/9). "PSBB total itu tidak efektif karena membutuhkan konsekuensi yang sangat besar."
Ketika menerapkan PSBB, suatu wilayah harus siap dengan personel Satpol PP yang dimiliki. Hal ini diperlukan untuk melakukan pengawasan. Selain itu, PSBB juga akan membatasi mobilitas warga yang mana hal ini akan berdampak pada ekonomi mereka. Sehingga pemerintah daerah juga harus berani menjamin logistik dan ekonomi masyarakatnya ketika melakukan pembatasan.
"Satu, personel harus cukup, ini kan mengawasi semua satu kota tidak mudah, Pol PP kita nggak sampai 200," lanjut Bima. "Ini kan juga butuh logistik. Kemudian menjamin ekonomi warga bagaimana, warga nggak boleh bekerja terus bagaimana? Itu kan harus diintervensi lagi."
Sebaliknya, Bogor akan tetap menjalankan PSBMK. "Jadi menurut saya kita jalankan konsep Bogor yang sekarang ini kita sebut PSBMK, Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas," kata Bima.
Dalam kebijakan ini, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana membatasi aktivitas warga. Misalkan dengan membatasi jam malam.
"Jadi tidak boleh berkumpul di atas jam 9 malam," jelas Arya. "Pembatasan jam operasional di malam hari, memperkuat protokol kesehatan dengan melibatkan warga dan komunitas dan juga mengawasi secara ketat RW-RW merah di lapangan."
(wk/zodi)
