Mendikbud Nadiem Makarim berencana membuka sekolah tatap muka mulai Januari 2021. Namun, pembukaan sekolah itu dinilai berbahaya dan tidak realistis di tengah pandemi COVID-19. Ini alasannya.
- Ruth Meliana
- Senin, 23 November 2020 - 14:57 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mengizinkan sekolah tatap muka dibuka kembali mulai Januari 2021. Namun, rencana tersebut terus mendapatkan sorotan mengingat Indonesia sedang melawan pandemi virus corona yang terus mencatat lonjakan kasus setiap harinya.
Nadiem Makarim menyebut keputusan membuka sekolah berada di tangan pemerintah daerah. Meski demikian, ia menegaskan pembukaan sekolah juga harus disetujui kepala sekolah dan perwakilan orang tua murid.
"Kalau tiga pihak ini tidak mengizinkan, maka sekolah tidak diperkenankan dibuka," kata Nadiem dalam konferensi pers pada Jumat (20/11) lalu. "Orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Hak terakhir dari siswa individu, walau sekolahnya sudah tatap muka, masih ada di orang tua."
Kemendikbud sendiri beralasan rencana pembukaan sekolah tatap muka ini akan segera diterapkan karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai tidak ideal dan memiliki banyak kelemahan. Rencana itu dikritik oleh ahli epidemiologi yang menilai pembukaan sekolah di masa genap 2020/2021 sebagai kebijakan yang berbahaya dan tidak realistis.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menjelaskan situasi Indonesia saat ini yang sedang mencatatkan tingkat penularan virus corona (positivity rate) di atas 10 persen. Angka tersebut sangatlah tinggi jika berpatokan dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
WHO sendiri telah menentukan pelonggaran kegiatan di suatu negara bisa dilakukan jika positivity rate di bawah 5 persen. Jika berpatokan pada hal itu, maka pemerintah sudah seharusnya membatalkan keputusan tersebut. Sebab, besar kemungkinan terjadi pembukaan sekolah akan memicu klaster penularan COVID-19 besar-besaran.
"Yang terjadi klaster COVID-19 pada negara yang mengabaikan indikator pelonggaran seperti Amerika Serikat," jelas Dicky seperti dilansir dari BBCIndonesia, Minggu (22/11). "Amerika membuka sekolah pada Agustus dan September dalam kondisi positivity rate di atas 10 persen. Dalam kondisi begitu, banyak klasternya."
"Terjadi peningkatan kasus infeksi pada anak-anak hingga 100 persen dalam satu bulan," sambungnya. "Artinya berbahaya sekali bagi Indonesia kalau memaksakan membuka sekolah di mana kondisinya Indonesia enggak jauh berbeda dengan AS. Jadi potensi klaster COVID-19 jelas tinggi."
Tak sampai disitu, rencana Nadiem untuk membuka sekolah dinilai semakin tidak masuk akal karena adanya hajatan Pilkada Serentak di 270 daerah pada awal Desember. Bahkan, situasi ini diperparah dengan adanya libur panjang di akhir tahun 2020. Sontak, ledakan kasus virus corona diyakini bakal terjadi setelah rentetan aktivitas tersebut.
"Kecuali Desember ditiadakan keramaian. Pengetesan juga ditingkatkan bisa kita lihat di Januari, lalu dievaluasi lagi," tegas Dicky. "Tapi dengan asumsi sekarang sangat tidak realistis. Itu namanya mengorbankan anak-anak kita."
Sementara itu, Federasi Guru Seluruh Indonesia (FSGI) turut mempertanyakan kesiapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah seiring dengan rencana pembukaan sekolah tatap muka. Berdasarkan pantauan FSGI pada Oktober lalu, terungkap mayoritas sekolah di Pulau Jawa tidak memiliki dan tidak mengetahui protokol kesehatan bagi warga sekolah.
Protokol yang dimaksud FSGI adalah mengenai tindakan pencegahan penularan virus corona saat guru dan murid berangkat dari rumah sampai tiba di sekolah, hingga saat proses belajar mengajar dilakukan. Protokol di sejumlah aktivitas itu harus disiapkan dengan cermat demi mencegah munculnya klaster COVID-19 di lingkungan sekolah.
"Misalnya guru, sebelum berangkat harus mengukur suhu tubuh berapa? Apakah penciumannya baik? Pengecapnya baik?," ujar Heru Purnomo. "Kalau tidak, lebih baik tidak ke sekolah. Begitu juga diterapkan kepada siswa."
"Jadi itu bentuk preventif. Jika itu belum ada, maka sekolah bisa berpotensi untuk jadi klaster penyebaran COVID-19. Kesiapan fisik dan psikis harus lengkap dan ada," sambungnya. "Karena kunci keberhasilan pembelajaran tatap muka ada di situ."
FSGI pun mendesak Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 agar menyiapkan pedoman protokol kesehatan di masing-masing sekolah. Segala kesiapan itu pun harus dipastikan betul oleh Dinas Pendidikan dengan mengecek langsung ke lapangan bukan secara online untuk menghindari sekolah yang bandel dan berbohong.
(wk/lian)
