Banyak laporan kasus Puskesmas menolak pasien virus corona hanya karena berbeda alamat tinggal dengan di KTP. Menanggapi itu, Menkes Budi Gunadi beri solusi ini.
- Ruth Meliana
- Sabtu, 20 Februari 2021 - 14:25 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia turut menanggapi banyaknya kasus pasien virus corona yang ditolak dari Puskesmas karena perbedaan alamat tinggal di KTP. Diketahui, banyak pasien yang berdomisili di luar alamat KTP sehingga tidak sesuai dengan persyaratan Puskesmas.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin lantas memberikan solusi untuk menangani masalah ini. Ia meminta setiap Puskesmas untuk mengecek domisili pasien COVID-19 yang tidak sama dengan KTP. Jika domisili memang di daerah Puskesmas, maka Puskesmas tetap wajib menanganinya.
”Saya minta teman-teman puskesmas, kalau bisa dicek domisili (pasien) di mana,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers virtual, Sabtu (20/2). “Kalau memang domisili di daerah tersebut, nanti kita bikin administrasinya agar bisa dilayani.”
Sebagai contoh, banyak warga memiliki KTP dengan alamat Bekasi namun berdomisili di DKI Jakarta. Ada pula warga ber-KTP DKI Jakarta namun berdomisili Tangerang.
Oleh sebab itu, Budi berpesan pada Puskesmas agar tidak menolak pasien yang berdomisili di area Puskesmas tersebut. Budi juga berjanji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memperbaiki sistem dan prosedur di Puskesmas agar bisa menjamin kesehatan warga negara Indonesia, khususnya di tengah pandemi COVID-19.
”Saya akan bicara dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” janji Budi. “Supaya data alamat domisili ini juga bisa dilengkapi selain alamat tempat tinggal.”
”Dengan demikian, layanan kesehatan yang kita berikan bisa mengikuti pergerakan rakyat walaupun memang secara administrasi data tempat tinggalnya belum diperbaharui,” sambungnya. “Kami akan lengkapi prosedur di seluruh Puskesmas.”
Berdasarkan pantauan Detik, kasus penolakan pasien COVID-19 oleh Puskesmas memang banyak terjadi. Kasus terbanyak dilaporkan terjadi di Pasuruan, Jawa Timur.
(wk/lian)
