Koalisi Pejalan Kaki meminta agar Peprov DKI Jakarta menyelesaikan permasalahan trotoar di Ibu Kota, buntut seorang tunanetra yang menabrak truk saat berjalan kaki di trotoar kawasan Jalan Panglima Polim Raya, Jaksel.
- Nidya Putri
- Senin, 01 Maret 2021 - 11:20 WIB
WowKeren - Seorang penjual kerupuk tunanetra, Ridwan (40), menabrak truk saat berjalan kaki di trotoar kawasan Jalan Panglima Polim Raya, Pulo, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/2) lalu. Padahal saat itu Ridwan sudah berjalan kaki di jalur khusus penyandang disabilitas, yaitu yellow line atau guiding block.
Hingga akhirnya, Ridwan pun terpaksa terpaksa harus berjalan menjauh ke sisi depan truk yang parkir hingga mengokupasi yellow line. “Sudah enggak heran kalau trotoar selalu dipakai. Kadang-kadang kan saya ngalah yang ke jalan bawah. Bingung juga kalau terlalu ke kanan, nanti keserempet motor dan mobil. Takut ketabrak saya,” kata Ridwan.
Adanya peristiwa ini membuat Koalisi Pejalan Kaki meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan permasalahan trotoar di Ibu Kota. Solusi terbaik untuk kenyamanan pejalan kaki bukan untuk mencari pihak yang salah, tetapi untuk mencari titik lemah atas permasalahan yang terjadi.
"Ayo kita cari titik lemah untuk membereskan permasalahan trotoar. Apa, misalnya penegakan hukumnya yang lemah, kita cari saja titik lemahnya di mana," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, Minggu (28/2). "Kita tak cari pihak yang salah. Itu yang terpenting."
Lebih lanjut, ia menyebutkan jika Pemprov DKI Jakarta bisa duduk bersama dengan sejumlah pihak yang berkepentingan di trotoar Ibu Kota, seperti pemilik gedung dan ruko. Hal ini dilakukan untuk menyatukan persepsi terkait keberadaan trotoar. "Apa jangan-jangan trotoar dibangun, sementara itu pengelola gedung bilang ini kawasan saya," imbuhnya.
Komunikasi antar pihak bisa menghasilkan solusi seperti denda jika tak menemukan jalan buntu. Yang terpenting adalah pemerintah bisa mendata masalah yang terjadi di sepanjang trotoar di kawasan Fatmawati.
"Kita listing saja masalah di sepanjang di Fatmawati, misal okupasi trotoar, trotoar kurang lebar, dan lain-lain," ujarnya. "Kita cari apa solusinya ke depannya. Penyelesaian masalah trotoar di Fatmawati harus memiliki target."
Pemerintah DKI Jakarta diminta tak hanya melakukan penindakan sesaat tanpa menimbulkan efek jera bagi pelanggar penggunaan trotoar. Pasalnya, perampasan trotoar untuk parkir kendaraan dan membuka tenda dagangan membahayakan pejalan kaki, terlebih penyandang disabilitas.
(wk/nidy)
