Mantan Menteri Kesehatan RI yang menjabat di era Presiden SBY, Siti Fadilah Supari, mengikuti pengambilan sampel darah untuk uji Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta pada Kamis (15/4) hari ini.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 15 April 2021 - 15:01 WIB
WowKeren - Sejumlah anggota DPR RI menjadi relawan uji klinis Vaksin Nusantara, yakni vaksin virus corona (COVID-19) yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Selain anggota dewan, mantan Menkes RI yang menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Siti Fadilah Supari, rupanya juga menyodorkan diri untuk disuntik Vaksin Nusantara.
Siti mengikuti pengambilan sampel darah untuk uji Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta pada Kamis (15/4) hari ini pukul 08.00 WIB. Meski Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan izin kelanjutan uji klinis Vaksin Nusantara, Siti mengaku hendak memberikan dukungan untuk Terawan.
"Saya orangtua yang mempunyai komorbid, saya tahu tidak bisa dengan vaksin yang ada," tutur Siti kepada awak media pada hari ini. "Nah, ini ada suatu harapan atau kemungkinan bahwa ini lebih personal dan memang harus personal."
Lebih lanjut, Siti mengaku melibatkan diri karena menghargai Terawan dan ilmuwan. Siti pun menegaskan bahwa kini Vaksin Nusantara baru berada di tahap penelitian saja.
"Kedua, saya ingin menghargai, saya menghargai pendapat scientist ya, pendapat ilmuwan. Makanya saya mendukung penelitian ini. Saya ikut penelitiannya," lanjut Siti. "Ini penelitian. Bukan vaksinasi, tapi penelitian. Saya menghargai pendapat dr Terawan yang saya sudah kenal. Dia seorang researcher. Nah saya mendukung dengan cara mengikuti penelitian ini. Karena ini baru penelitian."
Adapun Vaksin Nusantara kini menuai kontroversi lantaran BPOM masih belum memberikan izin untuk lanjut ke uji klinis fase II. Menurut BPOM, komponen utama pembuatan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat (AS), yakni bersumber dari AIVITA Biomedical Inc.
Selain komponen utamanya, peneliti Vaksin Nusantara juga disebut terdiri dari pihak asing. Karena adanya peneliti asing yang terlibat, peneliti utama Indonesia disebut tidak bisa menjelaskan banyak hal terkait dengan vaksin Nusantara dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komnas Penilai Obat.
Lantaran adanya ketidakjelasan, maka BPOM tidak bisa mengeluarkan izinnya, serta meminta riset vaksin Nusantara dikembangkan kembali di fase praklinik sebelum mendapat basic concept yang jelas. Pihak BPOM meminta penelitian dilakukan dengan Kemenristek.
(wk/Bert)
