Tak hanya penarikan aparat, massa juga menuntut agar pengukuran lahan dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dihentikan.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 11 Februari 2022 - 23:00 WIB
WowKeren - Aksi massa digelar di depan Mapolres Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/2). Massa yang menyebut diri sebagai "Aliansi Solidaritas Rakyat untuk Wadas" itu menuntut penarikan aparat keamanan yang masih ada di Desa Wadas.
Tak hanya penarikan aparat, massa juga menuntut agar pengukuran lahan dan rencana pertambangan di Wadas dihentikan. Ini merupakan buntut dari aparat kepolisian yang disebut-sebut melakukan aksi represif kala mendampingi tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lahan di Desa Wadas.
"Kami meminta untuk hentikan pengukuran dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo," ujar Pram Sampa selaku korlap aksi massa, dilansir detikcom. "Kemudian menarik aparat kepolisian dari Desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas."
Tak hanya itu, kepolisian juga diminta untuk menjamin kenyamanan tanpa intimidasi bagi warga Wadas. Apabila jaminan tersebut tak dapat diberikan, maka massa meminta Kapolres Purworejo dan Kapolda Jawa Tengah untuk dicopot.
"Jaminannya jika warga Wadas tidak nyaman dan masih diintimidasi, maka kami meminta agar Kapolres Purworejo dan Kapolda Jateng dicopot," tambahnya.
Wakapolres Purworejo Kompol Asep lantas menjelaskan bahwa seluruh aparat kepolisian telah ditarik dari Desa Wadas. Namun Asep menjelaskan bahwa penghentian pengukuran lahan dan rencana pertambangan bukanlah kewenangan polisi.
"Kalau penghentian penambangan itu bukan ranahnya kita, bukan kewenangan kita, bukan tugas kita, kita hanya harkamtibmas saja," paparnya. "Kemudian untuk aparat sudah kita tarik semua, terus warga yang ditahan juga sudah dibebaskan semua."
Massa akhirnya membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan mendapat penjelasan dari pihak kepolisian. Meski demikian, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak apabila tuntutan tersebut tidak kunjung teralisasi.
Sebagai informasi, aksi engerahan pasukan gabungan TNI-Polri ke Desa Wadas menuai kritik sejumlah pihak, salah satunya Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai kekuatan aparat yang diturunkan ke Desa Wadas sangat berlebihan.
(wk/Bert)
