Putri Ma'ruf Amin Sambut Baik Omnibus Law, Demokrat Beri Klarifikasi
Nasional

Putri Ma'ruf Amin Sambut Baik Omnibus Law, Demokrat Beri Klarifikasi

Putri Wapres Ma'ruf, Siti Nur Azizah, merupakan kader Partai Demokrat yang dicalonkan sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Diketahui, Demokrat merupakan salah satu partai yang menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law.

Mulai Hari Ini, Siswa SMP-SMA Bakal Belajar Materi UU Cipta Kerja di Sekolah
Nasional

Mulai Hari Ini, Siswa SMP-SMA Bakal Belajar Materi UU Cipta Kerja di Sekolah

Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Muhamad Husin mengatakan mulai hari ini sekolah di ibu kota akan memberlakukan pembelajaran tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Ini Kata Pemerintah Usai Ramai Ajakan Tak Bayar Pajak Imbas Pengesahan UU Ciptaker
Nasional

Ini Kata Pemerintah Usai Ramai Ajakan Tak Bayar Pajak Imbas Pengesahan UU Ciptaker

Sejumlah aktivis dan akademisi menyerukan ajakan setop membayar pajak imbas pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Padahal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara.

Anies Siapkan Rencana Ajar untuk SMP-SMA, Ada Materi Omnibus Law
Nasional

Anies Siapkan Rencana Ajar untuk SMP-SMA, Ada Materi Omnibus Law

RPP itu sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Para guru nantinya bisa memanfaatkan RPP ini untuk menyampaikan materi hingga tujuan pembelajaran

Tolak UU Ciptaker, Buruh Bakal Geruduk MK 2 November Mendatang
Nasional

Tolak UU Ciptaker, Buruh Bakal Geruduk MK 2 November Mendatang

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 November untuk menolak UU Ciptaker sekaligus berkas judicial review UU tersebut.

Menko Perekonomian Sebut Tak Perlu Terpaku Pada Jumlah Halaman Omnibus Law yang Kerap Berubah
Nasional

Menko Perekonomian Sebut Tak Perlu Terpaku Pada Jumlah Halaman Omnibus Law yang Kerap Berubah

Meski UU tersebut mendapat banyak kritik dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Omnibus Law dibutuhkan di Indonesia.

Selain Buruh, Luhut Juga ‘Panen’ Kritik Dari Anak-Cucu Soal UU Cipta Kerja
Nasional

Selain Buruh, Luhut Juga ‘Panen’ Kritik Dari Anak-Cucu Soal UU Cipta Kerja

Tak cuma didemo oleh kaum buruh hingga mahasiswa, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga dikritik oleh anak dan cucu soal UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Soroti Angka Pengangguran, Menko Airlangga Ungkap Filosofi di Balik UU Ciptaker
Nasional

Soroti Angka Pengangguran, Menko Airlangga Ungkap Filosofi di Balik UU Ciptaker

Kebutuhan lapangan kerja di Indonesia boleh dibilang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari antusiasme warga yang berebut untuk bisa mendaftar sebagai peserta program Kartu Pra Kerja.

‘Drama’ UU Ciptaker, DPR Disindir Sedang Main Sinetron Kejar Tayang
Nasional

‘Drama’ UU Ciptaker, DPR Disindir Sedang Main Sinetron Kejar Tayang

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan sindiran menohok kepada DPR soal UU Omnibus Law Cipta Kerja yang bolak-balik mengalami perubahan jumlah halaman.

Ancaman Aksi Demo Besar-besaran Mengintai Bila Jokowi Teken UU Cipta Kerja
Nasional

Ancaman Aksi Demo Besar-besaran Mengintai Bila Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demo besar-besaran pada 1 November 2020 nanti apabila Presiden Jokowi tetap mengesahkan UU Cipta Kerja.

Istana Akhirnya Akui Hapus 1 Pasal UU Ciptaker Dengan Alasan Ini
Nasional

Istana Akhirnya Akui Hapus 1 Pasal UU Ciptaker Dengan Alasan Ini

Juru bicara presiden akhirnya mengakui telah menghapus 1 pasal dalam draf Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diserahkan DPR. Ternyata, ini alasannya.

Ketua Baleg DPR RI Akui Istana Ubah Lagi Isi UU Ciptaker, Seperti Apa?
Nasional

Ketua Baleg DPR RI Akui Istana Ubah Lagi Isi UU Ciptaker, Seperti Apa?

Supratman Andi Agtas menyebut Istana memang melakukan perubahan pada isi UU Cipta Kerja Omnibus Law, namun ditegaskan sama sekali tidak mengubah substansinya. Begini penjelasannya.

Fadli Zon Sebut Presiden yang Bertanggungjawab Soal Omnibus Law, Bukan Parpol
Nasional

Fadli Zon Sebut Presiden yang Bertanggungjawab Soal Omnibus Law, Bukan Parpol

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa Omnibus Law sepenuhnya bukan inisiatif DPR RI, melainkan berasal dari pemerintah. Istilahnya, tutur Fadli, DPR RI hanya menerima barang jadi terkait Omnibus Law ini.

Ini Penjelasan Istana Soal Halaman UU Ciptaker yang Kembali Membengkak Jadi 1.187
Nasional

Ini Penjelasan Istana Soal Halaman UU Ciptaker yang Kembali Membengkak Jadi 1.187

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, buka suara terkait perubahan halaman UU Cipta Kerja Omnibus Law dari 812 menjadi 1.187 yang diterima oleh Muhammadiyah.

Demokrat Soal Lenyapnya 1 Pasal Di UU Ciptaker: Skandal!
Nasional

Demokrat Soal Lenyapnya 1 Pasal Di UU Ciptaker: Skandal!

Begini kritikan menohok yang dilayangkan oleh Partai Demokrat setelah ada 1 pasal di draf terbaru Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang menghilang.

Menkumham Bongkar Fakta UU Ciptaker 'Bengkak' Jadi 1.187 Halaman, Tepis Tudingan Pasal Selundupan?
Nasional

Menkumham Bongkar Fakta UU Ciptaker 'Bengkak' Jadi 1.187 Halaman, Tepis Tudingan Pasal Selundupan?

Menteri Yasonna Laoly menjelaskan alasan di balik 'pembengkakan' jumlah halaman naskah final UU Cipta Kerja Omnibus Law yang diberikan Mensetneg ke PP Muhammadiyah dan MUI.

Ternyata 3 Menteri Jokowi ini Dalang UU Ciptaker Omnibus Law yang Kontroversial
Nasional

Ternyata 3 Menteri Jokowi ini Dalang UU Ciptaker Omnibus Law yang Kontroversial

Sejak disahkan pada Senin (5/10) lalu, UU Cipta Kerja Omnibus Law terus menjadi kontroversi. Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan pun membongkar siapa saja pencetus beleid ini.

Geruduk DPR Sampai Minta Legislative Review, Begini Cara Baru Buruh Tolak UU Ciptaker
Nasional

Geruduk DPR Sampai Minta Legislative Review, Begini Cara Baru Buruh Tolak UU Ciptaker

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan massa buruh siap bergerak kembali demi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, kecuali jika permintaan legislative review dikabulkan.

Beda Lagi, Muhammadiyah Sebut UU Ciptaker dari Istana 1.187 Halaman
Nasional

Beda Lagi, Muhammadiyah Sebut UU Ciptaker dari Istana 1.187 Halaman

PP Muhammadiyah mengungkap naskah UU Cipta Kerja Omnibus Law yang mereka terima memuat 1.187 halaman, jauh berbeda dibandingkan naskah final yang disebut berisi 812 halaman.

Moeldoko Ngaku Kena Tegur Jokowi Karena Komunikasi Publik Soal Omnibus Law Sangat Jelek
Nasional

Moeldoko Ngaku Kena Tegur Jokowi Karena Komunikasi Publik Soal Omnibus Law Sangat Jelek

Moeldoko juga menyampaikan bahwa pihaknya terus membenahi diri, terutama dalam konteks Omnibus Law. Teguran Jokowi dan masukan masyarakat tersebut akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi.