Amerika Serikat Rilis Laporan Pelanggaran HAM 2020 Sejumlah Negara, Indonesia Ada Berapa?

Pada Selasa (30/3), Amerika Serikat (AS) resmi merilis laporan terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di setiap negara selama tahun 2020. Salah satu negara yang juga termasuk dalam laporan tersebut yakni Indonesia. Laporan tersebut dirilis Kementerian Luar Negeri AS di Gedung Putih.

Dalam laporan tersebut, Amerika Serikat mengungkap delapan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Mulai dari kekerasan dan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua, serta diskriminasi penegak hukum terhadap kaum LGBT dan masyarakat adat.

Berdasarkan laporan AS, ada delapan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yakni pembunuhan di luar hukum yang mengacu pada kasus operasi militer di Papua, penyiksaan dan perlakuan hukum yang kejam. AS menyoroti tindak kekerasan kerap kali dilakukan aparat keamanan Indonesia terhadap para pelaku kejahatan.

Berikutnya adalah penangkapan sewenang-wenang, AS mengacu pada aparat keamanan Indonesia yang kerap kali menangkap para pelaku demo. Kemudian ancaman terhadap kebebasan berekspresi, AS menyoroti sejumlah praktik yang menyalahi prinsip tersebut.

Selanjutnya, pembatasan akses internet untuk kepentingan pemerintah, AS menyoroti pada kasus kerusuhan di Papua. Pengadilan sepihak dan tidak adil, AS menganggap bahwa hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh pihak luar.

Terakhir, diskriminasi hak atas kepemilikan tanah, serta pemenuhan hak perempuan, pengungsi, suku pedalaman, hingga diskriminasi kaum LGBT. Terkait dengan hak perempuan, AS menganggap hukum Indonesia belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak perempuan, termasuk cara berpakaian, diskriminasi di tempat kerja, hingga penanganan kasus asusila.

Anthony Blinken selaku Menlu AS mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara menyebabkan kerusakan yang tak terhitung. Selain itu, pelanggaran HAM yang tak terkendali juga dapat menimbulkan rasa impunitas di mana-mana.

"Pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di berbagai negara ini menyebabkan kerusakan yang tak terhitung jauh di luar perbatasan negara tersebut," ujar Blinken dalam sambutan pembacaan kasus pelanggaran HAM, dikutip dari state.gov, Kamis (1/4). "Pelanggaran HAM yang tak terkendali di mana pun dapat menimbulkan impunitas di mana-mana."