Menurut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Partai Demokrat mencegah kadernya untuk melakukan tindakan inkonstitusional yang bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 16 Mei 2019 - 09:01 WIB
WowKeren - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan tak akan membawa bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikan langsung oleh anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo, Fadli Zon.
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, yang juga tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi rupanya enggan menanggapi secara detail pernyataan tersebut. AHY hanya menegaskan bahwa Partai Demokrat akan tetap menempuh jalur konstitusional.
"Sudah kami sampaikan sejak awal bahwa Partai Demokrat itu insyaallah akan menjaga komitmen menjaga jati diri kami sebagai partai yang benar-benar, insyaallah, akan menggunakan cara-cara yang konstitusional," jelas AHY di Kompleks Istana Bogor pada Rabu (15/5). "Termasuk dalam kompetisi politik. Kami juga menjunjung tinggi norma politik dan berdemokrasi."
Menurut AHY, Partai Demokrat mencegah kadernya untuk melakukan tindakan yang inkonstitusional. Pasalnya, tindakan inkonstitusional bertentangan dengan Undang-Undang.
"Kami juga mencegah adanya keterlibatan dari kader-kader kami dari segala niat, apalagi tindakan, yang inkonstitusional," terang AHY. "Keluar dari garis hukum UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia."
Di sisi lain, paslon nomor urut 02 sendiri juga telah menyatakan menolak hasil penghitungan Pemilu yang mereka nilai curang. Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief lantas menanggapi pernyataan kubu Prabowo-Sandi tersebut.
Berdasarkan tafsir Andi, Prabowo mengambil sikap tersebut lantas kalah dalam Pilpres. Andi pun menilai bahwa kubu 02 tak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
"Pak Prabowo menyatakan akan memboikot perhitungan Pilpres. Bukan memboikot Pemilu. Itu artinya, 02 pasti kalah dan 01 pemenangnya serta tidak berakhir di MK," cuit Andi di akun Twitter miliknya pada Selasa (14/5). "Setelah itu yang menjadi masalah adalah legitimasi Presiden terpilih. Karena pemboikotan bisa mengarah pembangkangan sipil."
Ia kemudian memuji langkah Prabowo yang memboikot hasil Pemilu. Menurutnya, cara tersebut cukup bijak mengingat saat ini kondisi politik di Indonesia sedang tegang.
(wk/Bert)
