Sutradara kondang Indonesia, Joko Anwar mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi yang berisi tentang dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Wahyu
- Kamis, 19 September 2019 - 12:26 WIB
WowKeren - Sutradara kondang Indonesia Joko Anwar menyatakan keprihatinannya terhadap polemik yang sedang menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Joko Anwar menjadi salah satu masyarakat Indonesia yang merasa kecewa terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia yang telah sepakat dan mengesahkan revisi Undang-Undang KPK.
Sebelumnya DPR dan Pemerintah Indonesia telah sepakat untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi Undang-Undang KPK (UU KPK) baru pada rapat paripurna yang diadakan hari Selasa (17/9). Keputusan ini sontak memicu kontroversi dan berbagai penolakan dari banyak masyarakat Indonesia karena dinilai sebagai upaya dalam melemahkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
Oleh sebab itu, kini Joko Anwar mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap KPK dengan menandatangi petisi online yang berjudul "Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!" pada situs resmi change.org. Joko Anwar lantas meminta seluruh kalangan masyarakat untuk menandatangi petisi ini dan menyebarkan tagar #ReformasiDikorupsi di media sosial agar pendapat ini dapat didengar oleh pemerintah.
"Saya mau ajak kamu untuk ikut tanda tangani petisi ini dan bantu sebarkan tagar #ReformasiDikorupsi di media sosialmu," kata Joko Anwar melalui pesan elektronik pada Rabu (18/9). "Kalau bukan kita yang ngebela KPK, siapa lagi? Please, negara ini butuh kamu sekarang! Salam, Joko Anwar."
Sutradara film "Gundala" ini juga mengungkapkan bahayanya apabila UU KPK direvisi seperti penyadapan yang dibatasi, status penyidik dan penyelidikan KPK yang harus diawasi oleh Dewan Pengawas, kemudian berbagai kewenangan KPK yang akan dipangkas. Joko Anwar juga menyindir pemerintah yang dinilai hanya akan berusaha menghilangkan peluang menangkap koruptor kelas kakap dengan menjadikan KPK sebagai lembaga pencegahan korupsi bukan pemberantasan korupsi.
"Intinya sih pemerintah dan DPR kompak pengin jadiin KPK cuma sebagai Komisi PENCEGAHAN Korupsi, enggak lagi PEMBERANTASAN," tulis Joko Anwar. "Soalnya kewenangan KPK untuk tangkap koruptor kelas kakap bakalan dihilangkan."
(wk/wahy)
