Partai Gerindra membagikan sebuah video bertajuk 'Paradoks Indonesia' dan menyentil Jokowi soal revisi UU KPK di akun Instagram mereka. Najwa Shihab lantas memberikan komentarnya.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 09 Oktober 2019 - 12:51 WIB
WowKeren - Jurnalis Najwa Shihab dan Partai Gerindra sempat meramaikan media sosial dengan "perang" mereka. Adu argumen antara Najwa dan partai besutan Prabowo Subianto tersebut terjadi di kolom komentar unggahan Gerindra soal Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada Selasa (8/10).
Di unggahannya, Gerindra membagikan video bertajuk "Paradoks Indonesia" dengan foto Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, sebagai thumbnail-nya. "RUU KPK, Presiden @Jokowi Pilih Partai Pendukung Atau Rakyat?" tulis Partai Gerindra di kolom caption.
Lewat akun Instagram pribadinya, Najwa lantas memberikan tanggapan terhadap unggahan Gerindra. Presenter tersebut bertanya kepada Gerindra, siapa "rakyat" yang mereka maksud.
"Fraksi Anda secara resmi setuju terhadap Revisi UU KPK," komentar Najwa. "Kader Anda Ketua Baleg yang memimpin pembahasan revisi UU secara kilat dan menolak masukan publik. Lalu publik/rakyat mana yang Anda maksud? @gerindra."
Gerindra lantas membalas Najwa dan menjelaskan bahwa keputusan Baleg atas revisi UU KPK tersebut dibuat melalui musyawarah. "Baik Kak @najwashihab, pengambilan keputusan Baleg Revisi RUU KPK adalah kolektif kolegial. Dalam hal ini Gerindra dan PKS menolak, namun karena mayoritas fraksi (8 dari 10) menyetujui, akhirnya Fraksi Gerindra harus menghormati keputusan mayoritas fraksi," jawab Gerindra.
Rupanya, Najwa belum puas dengan jawaban Gerindra tersebut. Najwa menilai bahwa "kalah suara" untuk menyetujui revisi UU KPK merupakan dalih yang tidak masuk akal.
"Fraksi Gerindra bukan menolak, tapi menyetujui Revisi UU KPK dengan catatan. Gerindra tidak setuju Dewan Pengawas KPK ditunjuk Presiden, bukan tidak setuju soal Dewan Pengawas. Hanya satu itu saja," balas Najwa. "Alasan terpaksa sepakat karena kalah suara menjadi aneh karena kalau memang menolak maka sikap fraksi seharusnya jelas seperti saat Fraksi Gerindra menolak dan walk out hingga kalah voting pada saat pengesahan UU Pemilu. Salam Narasi TV."
Gerindra lantas kembali membalas dengan menegaskan bahwa mereka selalu memperjuangkan aspirasi publik. Hanya saja, perjuangan tersebut berat lantaran diperlukan jumlah kursi yang banyak di DPR.
"Partai Gerindra selalu mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi publik, tidak terkecuali publik yang bukan pemilih atau tidak memilih Partai Gerindra, termasuk aspirasi Mbak @najwashihab," jelas Gerindra. "Pada periode lalu Partai Gerindra mempunyai 73 kursi dan saat ini naik menjadi 78 kursi, dengan jumlah tersebut sebuah perjuangan yang tidak mudah bagi Partai Gerindra untuk memperjuangkan aspirasi publik."
Tak hanya ditanggapi oleh Partai Gerindra, komentar Najwa juga dijawab oleh akun koalisi pendukung Prabowo-Sandi, @indonesiaadilmakmur. Akun tersebut menjelaskan kembali posisi Supratman Andi Agtas sebagai Ketua Baleg sekaligus kader Gerindra.
"Sebagai informasi, posisi Ketua Baleg atau pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. Artinya, meskipun duduk dalam posisi ketua, beliau tidak bisa menyetujui sendiri atau menolak sendiri setiap usulan RUU," jelas akun @indonesiaadilmakmur. "Sebagai ketua, beliau hanya memimpin jalannya rapat dan pembahasan. Sementara persetujuan atau penolakan dilakukan dengan mekanisme bersama-sama."
Najwa yang "berantem" dengan Partai Gerindra juga sempat ditimpali oleh banyak warganet. Sayangnya, komentar-komentar Najwa tersebut kini kemungkinan telah dihapus dan tidak bisa lagi dilihat.
(wk/Bert)
